Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Orang Sakit Sulit Akses RSUD, DPRD Jabar Singgung Program Pupujieun Ridwan Kamil

Ecep Sukirman
WAKIL Bupati Bandung, Gun Gun Gunawan (dua kiri) saat mengunjungi pembangunan RSUD Soreang di Jln. gading Tutuka Desa Cingcin, Rabu, 4 September 2019. Proyek ini menelan dana Rp 324 miliar dari tahun 2019-2020.*/SARNAPI/PR
WAKIL Bupati Bandung, Gun Gun Gunawan (dua kiri) saat mengunjungi pembangunan RSUD Soreang di Jln. gading Tutuka Desa Cingcin, Rabu, 4 September 2019. Proyek ini menelan dana Rp 324 miliar dari tahun 2019-2020.*/SARNAPI/PR

BANDUNG, (PR).- DPRD Jawa Barat menyoroti masih kurangnya keberadaan RSUD (rumah sakit umum daerah) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, RSUD Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya berjumlah 6 dengan sebaran kurang merata.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menuturkan, DPRD Jawa Barat sebenarnya sudah mendorong pihak eksekutif untuk menambah RSUD. Usulan penambahan RSUD, kata Asep, muncul untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota.

“Semestinya, Dinas Kesehatan Jawa Barat juga proaktif meminta gubernur agar RSUD provinsi ditambah agar health coverage warga Jawa Barat bisa terlayani. Sekarang (RSUD milik provinsi) baru ada enam, tiga di antaranya adalah RSUD Pameungpeuk Garut, RSUD Al Ihsan Kabupaten Bandung, dan RSUD di Jampang Kulon Sukabumi,” kata Asep, Selasa 5 November 2019.

BUPATI Purwakarta Anne Ratna Mustika mengunjungi bayi yang menjadi korban penguburan oleh ibu kandungnya di ruang perawatan RSUD Bayu Asih Purwakarta, Kamis, 28 Maret 2019 petang. Setelah kejadian itu, bupati berencana mengumpulkan seluruh bidan untuk meningkatkan sosialisasi sindrom baby blues.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

Dia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan RSUD provinsi di lokasi-lokasi lain. Asep mencontohkan, di Kabupaten Bogor harus ada RSUD yang melayani 2 juta penduduk.

“Hak mendasar masyarakat di bidang kesehatan harus terus dioptimalkan. Seharusnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lebih memprioritaskan pemenuhan hak dasar masyarakat, jangan mengalokasikan anggaran untuk program pupujieun yang dampaknya kurang dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Idealnya, kata Asep, keberadaan RSUD milik provinsi ini sebanyak 10 hingga 15 lokasi untuk mengurangi beban RSUD provinsi yang sudah ada.

Dengan lebih sedikitnya beban pelayanan kesehatan di RSUD provinsi, diharapkan pelayanan kesehatan akan lebih meningkat.

“Kalau sekarang kacau, kurang bisa optimal karena jumlah warga yang harus dilayaninya sangat banyak,” tutur Asep.***

Bagikan: