Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Sebagian cerah, 25.9 ° C

Tertancap Alat Berat Penyebab Meledaknya Pipa Pertamina

Mochammad Iqbal Maulud
PETUGAS pemadam berusaha memadamkan kobaran api  saat terjadi kebakaran pipa minyak milik Pertamina  di kawasan Blok Mancong, RW 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Selasa, 22 Oktober 2019..*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
PETUGAS pemadam berusaha memadamkan kobaran api saat terjadi kebakaran pipa minyak milik Pertamina di kawasan Blok Mancong, RW 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Selasa, 22 Oktober 2019..*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi, Rudy Sufahriadi menyampaikan dugaan penyebab meledaknya pipa pertamina di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Selasa 22 Oktober 2019 lalu.

Menurut Rudy, dari hasil penyidikan sementara, ada pipa yang berada di bawah tanah terkena benda yang tertancapkan oleh alat berat. "Saya sudah perintahkan Ditkrimsus untuk mendalaminya, sudah ke sana dan mencari apa sebabnya bisa seperti itu," kata Rudy seusai pelaksanaan Pembukaan Operasi Zebra, di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung pada Rabu 23 Oktober 2019 lalu.

Rudy juga menyampaikan langkah-langkah terkait penyidikan ke depan sedang dirumuskan. "Jadi kita tunggu saja langkah-langkah yang dilakukan oleh bagian Ditkrimsus Polda Jabar. Penyidikan pun dilakukan secara mendalam dengan melibatkan semua pihak termasuk Puslabfor Mabes Polri," katanya.

Pada Rabu 23 Oktober 2019 ini pun Polda Jabar, kata Rudy, kembali akan melakukan olah TKP di lapangan untuk lebih mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut. Meski pada hari sebelumnya yaitu Selasa 22 Oktober 2019 Polda Jabar telah melakukan juga olah TKP.

Hentikan sementara

Sementara itu di tempat terpisah‎ tokoh masyarakat Jabar yang juga anggota DPR RI Fraksi PDIP T.B Hasanuddin mendesak agar PT KCIC menghentikan untuk sementara  pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yg melintasi 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Sejak awal wacana pembangunan proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini sudah banyak masalah. Banyak pihak yang tak setuju pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini," kata Hasanuddin saat diwawancarai pada Rabu 23 Oktober 2019.

Menurut Hasanuddin soal pembebasan lahan proyek KCIC juga awalnya berjalan alot. Bahkan hingga saat ini, masih ada 2 persen lahan di Kawasan Kabupaten Bandung Barat yang belum dibebaskan, sehingga menghambat pembangunan kereta cepat kontroversial ini.

Ia mengkhawatirkan, pembangunan KCIC ini juga bakal merusak lingkungan, khususnya hutan lindung yang menjadi resapan air."Banyak pihak tak setuju lantaran kereta cepat Jakarta-Bandung ini melintasi daerah produktif, daerah hijau bahkan menjadi resapan air.Contohnya di kawasan Walini Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.  Apalagi di daerah Walini konon akan dibangun perumahan elit . Daerah hijau di Tatar Sunda akan habis dan ini sangat  disesalkan," kata Hasanuddin.

Masalah lain yang jadi kontroversi, kata Hasanuddin, adalah soal penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok yang dikirim ke Indonesia adalah tenaga biasa yang mampu dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia . "Lah ini katanya pekerja profesional, diimpor dari Cina tapi kok memasang tiang pancang ke pipa Pertamina  saja meledak. Artinya, dia tak paham wilayah," katanya.

Jenderal purnawirawan bintang dua ini pun menyatakan‎ proyek KCIC juga saat ini sebenarnya tidak terlalu penting. Karena lanjut Hasanuddin jalan tol sudah lancar apalagi dengan flyover. Selain itu, untuk rel kereta juga sudah double track atau jalur ganda jadi bebas hambatan.
"Lalu untuk apa membangun proyek ini yang jelas-jelas menghamburkan anggaran untuk keperluan yang urgensinya tidak jelas," ucapnya.

Akibat adanya insiden ini, Hasanuddin meminta pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah melakukan monitoring & evaluasi. Ia juga berharap agar proyek KCIC dihentikan untuk sementara. "Pengerjaan proyeknya harus dievaluasi. Pengerjaan proyek yang benar‎ semestinya berada di kawasan buffer zone dari wilayah yang terinstalasi pipa atau infrastruktur migas milik Pertamina. Selain itu faktor lingkungan juga harus diperhatikan," ucapnya.***

Bagikan: