Pikiran Rakyat
USD Jual 14.034,00 Beli 14.132,00 | Berawan, 20.4 ° C

Wali Kota Resmi Banding Atas Vonis PTUN Bandung Terkait Pengangkatan Sekda

Yedi Supriadi
SEKRETARIS Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, menjawab pertanyaan Benny Bachtiar dalam  sidang gugatan di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa, 3 Sepetember 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR
SEKRETARIS Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, menjawab pertanyaan Benny Bachtiar dalam sidang gugatan di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa, 3 Sepetember 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung resmi telah melayangkan memori banding atas putusan hakim Pengadilan Tata Negara Bandung terkait gugatan soal SK pengangkatan Sekda Bandung. Memori banding tersebut telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui PTUN Bandung.

“Insya Allah sebelum 30 hari sejak tanggal daftar banding, memori banding akan segera disampaikan kepada Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta melalui PTUN Bandung,” ucap Bambang Suhari kepada wartawan, Selasa 22 Oktober 2019.

Bambang menambahkan, memori banding tersebut sudah dilayangkan pada 10 Oktober lalu, namun prosesnya memang ada jeda waktu, maksimal sebulan masuk ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Bambang berharap melalui memori banding ini memberikan penguatan terhadap fakta hukum yang disampaikan oleh Wali Kota Bandung Oded M. Daniel, sehingga menjadi pertimbangan bagi majelis hakim di PTUN Jakarta dalam mengeluarkan keputusan.

“Dalam memori banding kita akan sampaikan fakta hukum yang sudah disampaikan pada PTUN tingkat pertama dan memberikan sanggahan dan keberatan atas pertimbangan hukum yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN dalam putusannya,” katanya.

Seperti diketahui hakim PTUN Bandung yang diketuai oleh Tri Indra Cahya Permana memenangkan gugatan Benny Bachtiar atas Surat Keputusan Wali Kota Bandung soal pengangkatan sekda. Banyak pertimbangan yang kurang pas sehingga menulai kritik.

Seperti disampaikan  oleh Ketua Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Dr Muradi,  putusan dari PTUN Bandung atas gugatan soal SK pelantikan Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung sudah melampui kewenangannya. Bahkan Muradi menyebutnya keputusan hakim PTUN Bandung yang diketuai oleh Tri Indra Cahya Permana itu aneh.

“Putusan hakim PTUN Bandung itu jelas melampaui kewenangannya sebagai hakim PTUN, akibat putusan itu malah menjadi polemik di bawahnya khususnya ASN Kota Bandung menjadi resah seolah jadi engak punya sekda,” ujarnya.

Muradi menjelaskan, kalaupun ada putusan tersebut rangkaiannya masih panjang, apalagi secara resmi Wali Kota Bandung sudah mengajukan banding. Terlebih putusan tersebut tidak dalam posisi yang mengikat harus segera dieksekusi.***

Bagikan: