Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Cerah berawan, 27.8 ° C

Daerah Otonomi Baru Jadi Fokus Pertama Ridwan Kamil Terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Novianti Nurulliah
PRESIDEN Joko Widodo memberikan keterangan pers usai pelantikan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.*/REUTERS
PRESIDEN Joko Widodo memberikan keterangan pers usai pelantikan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.*/REUTERS

BANDUNG, (PR).- Pemekaran daerah atau daerah otonomi baru (DOB) menjadi fokus Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang baru dilantik 20 Oktober kemarin. Ridwan berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir penambahan DOB di Jabar yang sampai saat ini belum terrealisasi setelah Pangandaran menjadi DOB. 

"Ya saya nanti akan menghadap (Joko-Amin), problem Jabar kan pertama soal pemekaran wilayah masih mengemuka, kita penduduk hampir 50 juta tapi daerah 27. Kegagalan DOB di luar Jabar jangan dijadikan alasan kami jadi korban. Padahal kami butuh, buktinya DOB di Jabar itu berhasil semua, Banjar, Pangandaran jangan dipukul rata dilihat situasinya," ujar dia pada wartawan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin, 21 Oktober 2019.

Menurut dia, jika pemekaran wilayah masih dianggap belum memungkinkan, maka  harus ada perbaikan fiskal. Pasalnya, fiskal Jabar dengan Jatim saja berbeda. Jatim menerima Rp 15 triliun lebih banyak karena mereka memiliki daerah otonom yang lebih banyak dari Jabar meski penduduknya lebih sedikit dari Jabar. 

"Kita 50 juta diurus 27 kepala daerah, makanya Bogor ingin kesana. Bekasi ingin ke sana, pelayanan publik lama. Ya matematikanya sebenarnya ada di sana. Dan masalah ini kami harapkan bisa diselesaikan pada lima tahun kedepan," kata Ridwan. 

Sebelumnya, Ridwan menyatakan, Jawa Barat kecewa. Kecewa dengan pola relasi anggaran pusat yang tidak proposional terhadap pembangunan.

Bantuan dari pusat DAU antara Jawa Barat dan Jawa Timur bisa 15 triliun bedanya. Jatim mendapatkan 15 trilun lebih banyak untuk penduduk yang lebih sedikit karena wilayahnya 38 kabupaten kota.

"Kita penduduknya lebih banyak karena dikunci daerahnya hanya 27 kita gap nya bisa 15 triliun karena rezimnya uang itu turun berbanding lurus dengan jumlah daerah bukan jumlah penduduk. Maka satu penduduk di Jawa Timur kalau dipukul rata perkapita nilai bantuan dari pusat, satu orang Jatim dibiayai Rp 1 juta. Di Jabar, hanya Rp 600 ribu, bagaimana mungkin anak yang bekali Rp 600 ribu harus lebih berkualitas dengan anak yang dibekali Rp1 juta," ujar dia. 

Dari situ, lanjut Ridwan, tidak ada pemertaaan, makanya pemerintah pusat harus melihat ulang proses keadilan dalam anggaran. Yang harus dilakukan jangan lagi berbasis wilayah tapi berbasis penduduk.

"Soal kompleksitasnya tetap saja (harus merata) kalau dibandingkan dengan luar Jawa masih oke lah, mungkin ada sebuah pertimbangan-pertimbangan penduduk sedikit tapi wilayah luas. Tapi dengan Jawa Timur mah apple to apple," kata dia. 

Menurut dia, dirinya sudah menyampaikan hal ini ke presiden, ke wapres ke, menteri keuangan Sri Mulyani, ke menko maritim Luhut Binsar Panjaitan dan kee kemendagri. "Responnya, nanti akan dibahas katanya," ujar dia. 

Adapun Jabar, kata dia, idealnya 1 orang penduduk itu dapat Rp 1 juta berarti harus ada di atas 40 kota kabupaten, sementara daerah di Jabar hanya 27.

"Kabupaten Bogor penduduknya kalau tidak salah 5-6 juta diurus sama satu bupati, 50 dewan. Di Sumatara Barat 6 juta penduduk diurus satu gubernur, 19 bupati walikota, satu kapolda, kalikan 50 saja udah 800 dewan. Betapa berkualitasnya pelayanan public mereka ketimbang diiurus oleh yang 50 orang dewan. Artinya masih ada ketimpangan politik dalam anggaran karena itu Jabar terus mengupayakan agar pemerintah pusat memahami masalah ini," kata dia.***

Bagikan: