Pikiran Rakyat
USD Jual 14.024,00 Beli 14.122,00 | Umumnya berawan, 26.1 ° C

Vonis Hakim PTUN Bandung Aneh

Yedi Supriadi
SEKRETARIS Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, menjawab pertanyaan Benny Bachtiar dalam  sidang gugatan di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa, 3 Sepetember 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR
SEKRETARIS Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, menjawab pertanyaan Benny Bachtiar dalam sidang gugatan di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa, 3 Sepetember 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR

BANDUNG, (PR).- Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam kasus Benny Bachtiar menuai kontroversi. Apalagi, salah satu putusannya menyebutkan agar Wali Kota Bandung segera melantik Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung.

Kontroversi muncul karena putusan PTUN seharusnya menguji sebuah surat keputusan. Putusan PTUN tidak memiliki kewenangan eksekusi.

Hal itu diungkapkan Ketua Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran, Muradi. Menurut dia, putusan dari PTUN Bandung atas gugatan mengenai SK pelantikan Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung sudah melampui kewenangannya. Bahkan, Muradi menyatakan, keputusan hakim PTUN Bandung yang diketuai oleh Tri Indra Cahya Permana itu aneh.

“Putusan hakim PTUN Bandung itu jelas melampaui kewenangannya sebagai hakim PTUN. Akibat putusan itu malah menjadi polemik di bawahnya, khususnya ASN Kota Bandung menjadi resah seolah jadi enggak punya sekda,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu, 20 Oktober 2019.

Muradi mengatakan, kalaupun ada putusan terkait kewajiban Wali Kota untuk melantik Benny sebagai Sekda, maka rangkaiannya masih panjang. Apalagi, secara resmi, Wali Kota Bandung sudah mengajukan banding dan putusannya tidak dalam posisi yang mengikat sehingga harus segera dieksekusi.

KETUA Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran, Muradi.*/DOK PRFM

Ada empat opsi untuk menyikapi putusan PTUN

Terkait putusan itu, menurut Muradi, ada empat opsi yang bisa dilakukan. Pertama, mencabut SK dan mengangkat Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung yang baru.

Ke dua, Wali Kota Bandung melakukan pembiaran atau mengabaikan putusan PTUN yang risikonya paling sedikit. Ke tiga, Wali Kota mencabut SK dan kemudian membuat SK baru dengan tetap mengangkat Ema Sumarna sebagai Sekda. Ke empat, Oded benar-benar mengangkat sekda baru, selain kedua nama tersebut.

“Namun memang, upaya banding yang merupakan langkah yang elegan karena di situ ada hak Wali Kota untuk melakukannya,” katanya.

Seperti diketahui, dalam sengketa gugatan Benny Bachtiar terhadap Wali Kota Bandung, hakim sudah mengeluarkan putusan yang memenangkan Benny Bachtiar, pada persidangan 1 Oktober 2019. Atas putusan tersebut, Pemkot Bandung sudah mengajukan banding ke Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui PTUN Bandung.***

Bagikan: