Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sedikit awan, 19.9 ° C

Pajak Reklame Tidak Dibayar, Konten Iklannya Jadi Raib

Ririn Nur Febriani
KONTEN iklan pada reklame di depan akses Tol Baros 1 Jalan HMS Mintaredja, Kota Cimahi, raib, setelah ditutupi spanduk peringatan menunggak pajak sebagai teguran ke-3 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi. Bappenda Kota Cimahi menyesalkan hal tersebut karena menunjukkan tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan pajak reklame.*/RIRIN NUR FEBRIANI/PR
KONTEN iklan pada reklame di depan akses Tol Baros 1 Jalan HMS Mintaredja, Kota Cimahi, raib, setelah ditutupi spanduk peringatan menunggak pajak sebagai teguran ke-3 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi. Bappenda Kota Cimahi menyesalkan hal tersebut karena menunjukkan tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan pajak reklame.*/RIRIN NUR FEBRIANI/PR

CIMAHI, (PR).- Setelah ditutupi spanduk peringatan menunggak pajak sebagai teguran ke-3 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, konten iklan pada reklame di depan akses Tol Baros 1 Jalan HMS Mintaredja, Kota Cimahi, raib. Bappenda Kota Cimahi menyesalkan hal tersebut karena menunjukkan tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan pajak reklame.

Pemasangan spanduk peringatan oleh Bappenda Kota Cimahi dilakukan pada Jumat,18 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah beberapa jam terpasang, petugas memergoki orang yang hendak menurunkan spanduk peringatan menunggak pajak. Hilangnya konten materi iklan produk rokok pada reklame diperkirakan terjadi malam harinya.

Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan pada Bappenda Kota Cimahi, Lia Yuliati, menyatakan bahwa konten reklame yang menunggak pajak memang sudah tidak terpasang. Pihaknya belum mengetahui siapa oknum yang melepaskannya.

"Iya kontennya jadi hilang, tersisa spanduk peringatan yang kami pasang saja," ujarnya Minggu, 20 Oktober 2019.

Menurut Lia, konten iklan tidak semestinya dilepas karena menjadi barang bukti. Vendor iklan hanyalah penyewa ke perusahaan pemilik titik reklame, sementara perusahaan itulah yang menunggak pajak.

Pemasangan spanduk peringatan merupakan tindak lanjut dari teguran pertama dan kedua terhadap Wajib Pajak (WP), yaitu pemilik titik reklame tersebut. Teguran keras berupa spanduk peringatan diberikan karena WP menunggak pajak tahun 2019 senilai Rp11.212.500.

Spanduk peringatan itu bertuliskan “Objek Pajak PBB Ini Belum Membayar Pajak Reklame". Ukuran spanduk hanya 1/4 dari besar bilboard sehingga konten iklan komersil sengaja tidak ditutupi.

"Kalau dia punya itikad baik, ya, mestinya bayar pajak sesuai kewajiban," ucapnya dengan tegas.

BADAN Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi memasang spanduk sebagai media peringatan pada titik reklame atau bilboard depan akses Tol Baros Jalan HMS. Mintaredja, Kota Cimahi, Jumat, 18 Oktober 2019.*/RIRIN NUR FEBRIANI/PR

Tidak membayar juga, akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan

Sebelumnya, Kepala Bappenda Kota Cimahi, Dadan Darmawan, mengatakan, pemasangan spanduk peringatan memang sengaja tidak menutup keseluruhan bilboard. "Sengaja, sebagai sanksi moral bahwa titik reklame ini menunggak pajak. Pihak penyewa juga bisa terganggu kredibilitasnya. Harapannya, dengan ini, mereka bisa selesaikan kewajiban pajak secepatnya," ungkapnya.

Menurut Dadan, vendor reklame tersebut biasanya membayar kewajiban pajak yang dipungut setiap tahun. Biasanya, ketika dihubungi dan diberikan surat teguran, WP memberikan konfirmasi.

Kegiatan itu dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah. Ada pula aturan dari Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Berdasarkan Penetapan Wali Kota.

"Dengan peringatan ini, kami harapkan WP sadar akan kewajibannya dan segera melakukan pelunasan pajak. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami koordinasi dengan instansi berwenang yaitu Dinas Pol PP dan Kejaksaan Negeri Cimahi," ucapnya.

Dikatakannya, kemungkinan masih ada WP lainnya yang tidak membayar PBB dan bakal diberi peringatan serupa. Saat ini, pihaknya masih menginventarisasi data tunggakan.

Pemasangan spanduk peringatan, lanjut Dadan, juga menjadi terapi kejut bagi WP reklame lainnya agar tidak lalai akan kewajiban pajaknya. "Bisa jadi syok terapi buat yang lain, sehingga memperhatikan kewajiban pajak tepat waktu sesuai ketentuan," tuturnya.

Kasi Datun Kejari Cimahi, M. Fabian  Swantoro, mengatakan, Kejari Cimahi siap hadir untuk melakukan pendampingan kegiatan Bappenda Kota Cimahi. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli Kota Cimahi sehingga perlu dioptimalkan termasuk penagihan pajak terutang.

"Kejaksaan bukan menakuti, tapi mengingatkan masyarakat wajib pajak akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan. Diharapkan upaya ini akan efektif, kami tunggu respon dari WP dan pajak terutang bisa dilunasi sehingga tidak perlu penagihan dan ke depan lebih tertib lagi membayar kewajiban pajak," tuturnya.***

Bagikan: