Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 23.4 ° C

KPK Digugat Warga Andir Kota Bandung

Yedi Supriadi
*/DOK. PR
*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi digugat oleh penasehat hukum korban penggusuran tanah di Jalan stasiun Barat Kota Bandung. Selain itu, turut tergugat lainnya Kementerian BUMN, Wali Kota Bandung dan PT Kereta Api Indonesia selaku pihak yang akan melakukan penertiban.

Sidang gugatan tersebut sempat dibuka oleh ketua majelis hakim, Sunarti, pada Kamis, 17 Oktober 2019, namun para pihak tergugat tidak hadir semua sehingga sidang diundur 14 November 2019.

Menurut kuasa hukum warga, Dahman Sinaga, gugatan tersebut dilayangkan sehubungan adanya surat dari PT KAI terhadap warga dan pedagang kaki lima di Jalan Stasiun Barat Bandung untuk mengosongkan tempat. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa surat ini salah satunya mengacu pada surat KPK tentang tindak lanjut penertiban barang milik negara.

Dalam surat peringatan yang dikirim dua kali tersebut disebutkan apabila sampa batas waktu yang ditentukan tidak melaksanakna pembongkaran sendiri maka pihak PT KAI akan melakukan pembongkaran paksa.

“Karena surat yang dikirim kepada klien kami dan warga lainnya salah satunya mengacu kepada surat dari KPK maka kami menarik pihak KPK menjadi pihak tergugat dari gugatan klien kami. Nah disitu nanti akan diuji apakah benar surat KPK tersebut,” ujar Dahman Sinaga bersama andreas Daniel saat ditemui usai sidang.

Dalam gugatan disebutkan bahwa PT KAI tidak berhak menegur dan melakukan eksekusi pengosongan atas objek objek di wilayah Jalan Stasiun Barat RT 03 RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung. Menurut Dahman bila pihak PT KAI melakukan pemaksaan dan melakukan pembongkaran, maka perbuatan tersebut melawan hukum karena melakukan eksekusi tanpa ada putusan pengadilan.

Dalam kasus ini, menurut Dahman pihaknya selain menggugat melayangkan gugatan ke pengadilan, pihaknya juga melayangkan surat ke ombudsman dan komnas HAM. “Kami intinya memohon perlindungan hukum agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PN Bandung,” ujarnya.***

Bagikan: