Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya cerah, 25.9 ° C

BKD Cimahi: Ada Edaran Resmi Soal Aktifitas Medsos ASN

Ririn Nur Febriani
ILUSTRASI hoaks di Facebook.*/DOK. PR
ILUSTRASI hoaks di Facebook.*/DOK. PR

CIMAHI, (PR).- Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan bijak dalam mengunggah materi di media sosial. Terdapat sanksi pidana yang menanti jika masyarakat menyebarkan berita hoaks dan postingan negatif hingga ujaran kebencian.

"Ada UU ITE yang terkandung sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Karena itu, diatur kalau bermedsos memang harus beretika. Bijaklah dalam bermedsos. Gunakan sebagai sarana bersilaturahmi," ujarnya.
 

Rusdi mengatakan, Tim Cyber Crime Sat Reskrim Polres Cimahi disiapkan untuk menghalau segala pemberitaan negatif dan ujaran kebencian di media sosial. "Untuk itu kami menyiapkan tim siber melakukan patroli di dunia maya. Itu upaya preventif dan preemtif, penegakan hukumnya juga disitu," bebernya.

Hal serupa diungkapkan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 062/Tarumanegara Kolonel Inf. Parwito dalam kegiatan silaturahmi Danrem 062/Tarumanegara bersama Muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta mahasiswa di wilayah Kodim 0609/Kab. Bandung Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi, Rabu 16 Oktober 2019.

"Agar TNI-Polri dan keluarganya serta masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak. Manfaatkan media sosial dengan baik, jangan sebarkan berita berbau hoaks dan hate speech. Jangan reaktif, artinya ketika menerima informasi dari medsos lalu disebarkan lagi, harus ada langkah kroscek informasi ke lembaga berwenang. Kalau patroli cyber jadi ranah polisi dan Mabes TNI," tandasnya.

Edaran resmi

Sementara itu, Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi akhirnya menerima edaran resmi perihal aktifitas Medsos jajaran ASN dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Surat nomor N.26-30/V.72-2/99 Perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai Negewi Sipil (PNS) itu mengingatkan sanksi jika melanggar aturan dalam bermedsos.

Dalam surat tersebut, seluruh kegiatan ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Apabila melanggar, akan ditindak oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Kepala BPKSDMD Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh mengatakan, salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah seluruh ASN Pemerintah Kota Cimahi yang mencapai sekitar 4.200 orang dilarang menyebarluaskan berita yang berisi ujaran kebencian terkait Suku Agama Ras dan Antargolomgan (SARA). Apabila ada indikasi dan aktifitas kegiatan yang mengarah pada potensi yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya, maka harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai peraturan.

"Pegawai yang terbukti menyebarluaskan berita hoax yang bermuatan ujaran kebencian terkait SARA masuk dalam pelanggaran disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan. Baik itu share, broadcast, upload, retweet, regram, dan sejenisnya," ucapnya.

Selain lewat medsos, dalam surat tersebut juga menyebutkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan secara langsung maupun melalui spanduk, poster, baliho yang bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA juga tidak diperbolehkan.

Namun, pihaknya sejauh ini belum ada rencana untuk melakukan patroli khusus perihal aktifitas medsos maupun penyampaian melalui media lainnya di kalangan para abdi negara di Kota Cimahi. "Sejauh ini memang belum ada laporan ASN di Kota Cimahi yang terindikasi memanfaatkan Medsos sebagai sarana untuk menyebaluaskan berita hoaks. Kalau nanti ditemukan akan diproses sesuai peraturan. Agar ASN tetap bijak dalam membuat status, jangan latah menyebarluaskan informasi. Gunakan untuk hal-hal positif dan juga menjadi informasi yang bisa membangun bangsa dan negara," tuturnya.***

Bagikan: