Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Berawan, 22.6 ° C

Pengamat Politik: Butuh Minimal Rp 10 Miliar untuk Jadi Bupati Bandung

Hendro Susilo Husodo
ILUSTRASI pilkada serentak.*/DOK PR
ILUSTRASI pilkada serentak.*/DOK PR

SOREANG, (PR).- Pengamat politik dari Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi memperkirakan, calon bupati dan wakil bupati harus memiliki kekuatan finansial yang besar untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Menurut dia, estimasi anggaran yang diperlukan ialah lebih dari Rp 10 miliar. 

"Memang calon kandidat harus memiliki dana besar untuk menunjang niat pencalonannya. Tanpa dana yang memadai, jangan terlalu berharap bernasib baik. Peraturan perundangan juga telah mengisyaratkan bahwa dana besar ini tidak mungkin disediakan seutuhnya oleh kandidat," kata Djamu, Minggu 13 Oktober 2019.

Dia memaparkan, estimasi dana lebih dari Rp 10 miliar itu diperlukan untuk menggelar beberapa kegiatan pokok. Di antaranya ialah membangun dan menggerakan jaringan relawan secara berjenjang. Selain itu, diperlukan biaya untuk konsolidasi dan operasional jaringan partai politik. Pasalnya, kandidat perlu ditunjang oleh jaringan mesin politik tersebut.

"(Kebutihan dana yang lain) untuk kegiatan sosialisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, publikasi yang bekerja sama dengan insan pers, kerja sama dengan lembaga survey profesional untuk dua kali kegiatan, lalu pengadaan dan penyebaran alat peraga yang dilakukan mulai saat ini dan pada masa kampanye," katanya.

Di samping itu, lanjut Djamu, kandidat juga perlu menyiapkan dana untuk pengerahan massa, baik saat kampanye terbatas maupun kampanye terbuka. Kemudian untuk honor saksi di ribuan tempat pemungutan suara di wilayah Kabupaten Bandung. Dengan kebutuhan biaya yang besar itu, maka calon bupati harus memiliki karakter "petarung sejati".

"Bagi figur yang memiliki karakter 'petarung sejati', hanya satu kata, 'maju terus pantang mundur', apapun yang terjadi, itulah yang terbaik baginya. Bagi yang lain, seyogyanya memperhatikan slogan yang tertera di gerbang Markas Kopasus, 'Anda ragu, kembali'," tutur Djamu, yang beberapa tahun lalu pernah maju di Pilkada Bandung Barat.

Terkait penggunaan dana untuk pilkada, dia menambahkan, rekening khusus dana kampanye atas nama pasangan calon pun wajib didaftar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diajukan oleh Parpol pengusung atau perseorangan. Pembatasan dana kampanye ditetapkan oleh KPU dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, luas wilayah, dan standar biaya di daerah.***

Bagikan: