Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 19.1 ° C

Polres Bandung Minta Keterangan Ratusan Warga Terkait Kasus Dugaan Pencatutan Dana PKH Desa Jelegong

Handri Handriansyah
SEKITAR 150  Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  Program Keluarga Harapan (PKH)  Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung difasilitasi dengan 2 bus dan 1 truk untuk datang ke Mapolres Bandung guna dimintai terkait kasus dugaan penyelewengan dana PKH yang disunat oleh oknum petugas  Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Senin, 7 Oktober 2019.*/ISTIMEWA
SEKITAR 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung difasilitasi dengan 2 bus dan 1 truk untuk datang ke Mapolres Bandung guna dimintai terkait kasus dugaan penyelewengan dana PKH yang disunat oleh oknum petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Senin, 7 Oktober 2019.*/ISTIMEWA

SOREANG, (PR).- Kasus dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung berlanjut. Senin, 7 Oktober 2019, sekitar 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimintai keterangan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Bandung.

Kanit Tipikor Polres Bandung Inspektur Satu Ari Rinaldo membenarkan hal tersebut. "Benar penyelidikan masih dalam proses, kemarin sekitar 150 orang dimintai keterangan," ujarnya saat dihubungi Pikiran Rakyat, Rabu, 9 OKtober 2019. 

Ari menambahkan, Polres Bandung sendiri menfasilitasi langsung transportasi untuk para KPM yang dimintai keterangan. Mereka dijemput dan diantarkan kembali dari Desa Jelegong ke Mapolres Bandung dan sebaliknya.

Hal itu, kata Ari, dilakukan sebagai bentuk pelayanan dari Polres Bandung agar warga tidak kesulitan dan mengeluarkan biaya transportasi sendiri. "Kasihan kalau mereka datang sendiri-sendiri," ucapnya.

Diminta keterangan

Sementara itu, salah seorang KPM RW 16, Susi Sulastri (34) mengatakan, ia dan KPM lain dimintai keterangan secara maraton oleh aparat Polres Bandung. "Kami diminta menjawab sekitar sepuluh pertanyaan lewat kuisioner," ujarnya.

Susi sendiri mengaku dirinya sebenarnya bukan korban karena dirinya hanya penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk BPNT sendiri, ia mengaku proses pencairan selalu lancar dan sampai ke KPM khususnya di RW 16.

Meskipun demikian, Susi membenarkan bahwa sekitar 10 warga RW 16 menjadi korban di mana sejumlah dana PKH yang menjadi hak mereka, raib tanpa jejak. Hal itu terjadi akibat pencairan dilakukan kolektif oleh salah seorang oknum petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Besaran dana yang hilang, kata Susi, beragam pada setiap PKM yang menjadi korban. "Ada yang tidak sampai sebesar RP 970.000 ada juga yang RP 1,2 juta," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penyelewengan dana PKH oleh oknum petugas Puskesos di Desa Jelegong mulai terungkap ketika puluhan KPM mendatangi kantor desa untuk mengadukan nasib mereka pada pertengahan Juli 2019 lalu. Tak hanya mempertanyakan dana yang tak sampa ke tangan mereka, para KPM juga menagih kartu PKH milik mereka yang dikumpulkan oleh oknum Puskesos saat pencairan.

Salah seorang KPM RT 02/12, Dini (36) mengatakan, kejadian tersebut dipicu oleh buku dan kartu PKH miliknya dan sejumlah PKM lain yang sebelumnya sempat dipegang oleh oknum pengurus Puskesos. "Awalnya ada dana yang disampaikan kepada saya sebesar Rp 265.000, katanya itu saldo Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun lalu," ujarnya.


Keluarga muda.*/DOK. PR

Kecurigaan Dini muncul ketika sampai beberapa hari setelah pencairan dana PKH tahap pertama 2019 miliknya tak kunjung disampaikan. Terlebih ia melihat beberapa PKM lain sudah menerima dana tersebut.

"Melihat yang lain sudah cair, saya menanyakan ke orang puskesos dan meminta kartu PKH milik saya. Dia akhirnya memang memberikan kartu tersebut tetapi sempat marah-marah dan sampai sekarang belum memberikan nomor PIN kartu saya," tutur Dini saat itu.

Kasus tersebut kemudian terus bergulir sampai Polsek Soreang turun tangan memintai keterangan dari para KPM yang menjadi korban sebelum akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Bandung. Sementara, Dinsos Kabupaten Bandung yang turun tangan memediasi kedua pihak, sempat menjamin bahwa KPM akan menerima haknya.

Ketika itu, Kadinsos Kabupaten Bandung Nina Setiana mengatakan, akan melakukan inventarisasi dan mencocokan data keluhan tersebut dengan data pencairan dana dari Kementerian Sosial ke rekening KPM. "Saya tidak melihat puskesos, tidak melihat PKH atau apa. Yang pasti hak KPM itu harus diberikan, sudah titik. Caranya seperti apa itu sedang kita proses," ucapnya.

Dalam proses mediasi di Dinsos sendiri, kemudian muncul berita acara musyawarah tertanggal 16 Juli 2019, yang memuat poin bahwa Agus Yulianto selaku Kepala Puskesos Desa Jelegong dan Agus Yulianto sebagai Ketua Bumdes Desa Jelegong menyatakan kesanggupan untuk mengganti dana PKH yang belum sampai ke KPM sesuai data hasil verifikasi yang diterima dari Dinsos. Namun hingga saat ini, janji dari kesanggupan itu belum juga terealisasi.***

Bagikan: