Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 22.7 ° C

Pelayanan Hukum Sudah Digital, Tapi Aturan Hukum Belum Ada

Catur Ratna Wulandari
ILUSTRASI kontrak atau sertifikat.*/DOK PR
ILUSTRASI kontrak atau sertifikat.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Bidang kenotariatan tak luput dari disrupsi teknologi digital. Demi jaminan hukum, pemerintah sebaiknya menyiapkan aturannya.

"Kalau notaris harus digital juga, maka yang harus disiapkan adalah aturannya," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, An An Chandrawulan, saat menjadi pembicara di Seminar Nasional Disrupsi Digital dan Profesi Notaris/PPAT yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Unpad di Grha Sanusi, Jalan Dipatiukur Bandung, Kamis, 10 Oktober 2019.

Ia mengatakan, saat ini, notaris berhadapan dengan kontrak yang mulai banyak menggunakan kontrak digital. Kontrak digital berkembang pesat seiring perkembangan industri global di era komputerisasi.

Kontrak siber bisa dibuat seluruhnya melalui berbalas surat elektronik. Penawaran dan persetujuan yang dibahas di sana menjadi bukti.

Kontrak juga bisa dibuat melalui komunikasi secara elektronik digabungkan dengan dokumen dan diskusi secara lisan. Keuntungannya, proses pembuatan kontrak digital lebih cepat dan efisien.

Di negara lain, kata An An, sebelum digitalisasi dilakukan, aturan hukum terlebih dahulu disiapkan. "Sementara di Indonesia, soal (aturan) tanda tangan digital saja belum diadopsi," katanya.

Ia mengatakan, di negara tertentu, tanda tangan digital sudah sah secara hukum dan tanda tangan digital notaris pun sudah mempunyai ketetapan hukum. Tanda tangan digital itu disertai juga dengan kode-kode khusus yang membuat tidak ada yang bisa menyalahgunakannya.

Dikatakannya, digitalisasi ini tidak menghilangkan fungsi notaris. Namun, proses kerjanya ditransformasikan ke digital.

Penilaian autentik ikuti UU yang berlaku

ILUSTRASI kontrak.*/CANVA

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, mengatakan, sah tidaknya akta notaris masih berpegang pada hukum yang berlaku. "Kalau tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan maka dianggap tidak autentik," katanya.

Selama aturan masih memerlukan tatap muka, kata dia, maka itu harus tetap dilakukan. Keharusan itu tidak bisa begitu saja dihilangkan.

Ia mengatakan, pelayanan bidang hukum ada yang sudah menggunakan digital penuh, namun ada yang parsial. "Notariat ini masih parsial," ujarnya.

Contohnya, meski pendaftaran Fidusia sudah bisa dilakukan secara digital, tetapi akta masih tetap berupa salinan keras. "Sepanjang Undang-Undang belum memungkinkan, ya belum (digital)," ujarnya.

Notaris yang juga akademisi, MJ. Widijatmoko, mengatakan, kenotariatan sudah mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Pada zaman Belanda, akta harus ditulis tangan, kemudian berubah setelah ada mesin ketik, dan selanjutnya dengan komputer.

"Sudah biasa menggunakan digital tanpa restu pemerintah," ujarnya.

Pemerintah sendiri pada sebagian proses sudah memberlakukan digitalisasi. Misalnya, pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik sudah menerima akta yang dipindai. Tetapi Protokol Notaris dan PPAT, akta yang disimpan berupa dokumen keras.

"Waktu KPR booming, kantor dua lantai isinya penuh untuk menyimpan akta. Ke depan, mestinya penyimpanan juga dilakukan secara digital," tuturnya.***

Bagikan: