Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 19.1 ° C

Proyek Jalan Lingkar Banjaran Belum Jadi Prioritas

Handri Handriansyah
PENGENDARA sepeda motor melintas di depan pertigaan jalan yang rencananya akan dijadikan Jalan Lingkar Banjaran, Desa Bojong Sereh, Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin, 7 Oktober 2019. Pembangunan jalan dan jembatan yang direncanakan sebagai pengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Banjaran terlihat mangkrak bahkan di badan jalan sudah dibangun bangunan liar serta tumbuhan ilalang.*/ADE MAMAD/PR
PENGENDARA sepeda motor melintas di depan pertigaan jalan yang rencananya akan dijadikan Jalan Lingkar Banjaran, Desa Bojong Sereh, Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin, 7 Oktober 2019. Pembangunan jalan dan jembatan yang direncanakan sebagai pengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Banjaran terlihat mangkrak bahkan di badan jalan sudah dibangun bangunan liar serta tumbuhan ilalang.*/ADE MAMAD/PR

SOREANG, (PR).- Proyek jalan lingkar Banjaran belum menjadi prioritas dalam program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Hal itu terkait dengan status kewenangan yang saat ini dilansir masih berada di tangan dinas terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Seksi Perencanaan pada Bidang Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Imam Yudha mengatakan, pembebasan lahan proyek lingkar Banjaran memang dilakukan oleh Pemkab Bandung. "Setelah itu, kewenangan pembangunannya diambil alih oleh provinsi," ujarnya saat ditemui Rabu 9 Oktober 2019.

Meskipun demikian, Imam menegaskan bahwa pihaknya pernah mendapat informasi terkait rencana pengembalian wewenang tersebut ke Pemkab Bandung. Namun informasi tersebut masih simpang siur dan ia pun akan memastikan kebenaran informasi tersebut.

Di sisi lain, Imam mengaku bahwa peralihan kewenangan ke provinsi selama ini membuat proyek jalan lingkar Banjaran tidak menjadi prioritas Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Akibatnya hingga saat ini Dinas PUTR Kabupaten Bandung belum pernah mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut.

Saat ini, kata Imam, prioritas Dinas PUTR Kabupaten Bandung sendiri masih terfokus pada pembangunan jalan lingkar Majalaya. "Sampai 2020 anggaran terus dialokasikan karena targetnya harus selesai sebelum masa jabatan bupati habis,"  ujarnya.

Jalan provinsi

Jika merunut pada masalah status, Imam membenarkan jika kondisi lingkar Banjaran tidak berbeda dengan lingkar Majalaya. Jalan eksisting utama di kedua lokasi tersebut berstatus jalan provinsi.

Meskipun demikian, Pemkab Bandung membangun sendiri jalan lingkar Majalaya karena tidak ada pelimpahan wewenang ke provinsi. Oleh karena itu sangat memungkinkan jika ada pengembalian wewenang, jalan lingkar Banjaran pun bisa dikerjakan oleh Pemkab Bandung sendiri.

Ditanya mengenai inisiatif untuk meminta pengembalian wewenang dari Pemprov Jabar, Imam mengaku hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum mengajukan permintaan, jelas pihaknya sendiri harus memiliki modal awal yaitu pengalokasian anggaran pembangunan.

Berkaca dari lingkar Majalaya sepanjang 2,4 kilometer dengan 4 jembatan, Dinas PUTR memang harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 190 miliar hingga 2020 nanti. Meskipun belum bisa dipastikan, kebutuhan anggaran untuk lingkar Banjaran pun kemungkinan cukup besar.

Selain itu, keberadaan Sungai Citalugtug yang membelah ruas jalur untuk jalan lingkar Banjaran. "Kami masih menunggu juga kajian BBWS terkait kondisi sungai yang biasa meluap dan menyebabkan banjir di lokasi tersebut," ucapnya.

Mengusulkan kembali

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu menegaskan bahwa pihaknya akan mencoba mendorong Pemkab Bandung untuk mengakselerasi pembangunan proyek jalan lingkar Banjaran. "Kewenangannya sekarang memang ada di pemprov, namun kami akan berkoordinasidengan Dinas PUTR Kabupaten Bandung untuk segera mengusulkan kembali ke dinas terkait di Pemprov Jabar. Komisi C yang lain untuk mengevaluasi perkembangan proyek tersebut," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan jalan lingkar Banjaran yang digagas sejak 2010 hingga kini masih mangkrak. Bahkan di tengah ruas jalur yang akan dibangun jalan tersebut masih terbentang Sungai Citalugtug dengan lebar lebih dari lima meter tanpa ada jembatan darurat sekalipun.

Ketua RW 03 Desa Tarajusari Ade wardiana (47) mengatakan, sudah lama warga di lokasi tersebut berharap jalan lingkar Banjaran terealisasi. Namun hampir sembilan tahun, mereka hanya bisa bermimpi tanpa tertidur.

"Harapan kami, jalan lingkar ini segera terwujud sehingga kami tidak terkena imbas kemacetan. Selain itu jika jalan sudah jadi, mudah-mudahan masalah banjir di sini pun mendapat perhatian," kata Ade saat ditemui Senin (7/10/2019).

Menurut Ade, kemacetan yang bersimpul di sekitar Pasar Banjaran memang tak jarang berbuntut di ruas Jln. Raya Banjaran wilayah Bojongsereh. Akibatnya, gang kecil yang melintasi wilayah RW 03 pun seringkali menjadi pelarian bagi para pengendara sepeda motor.

Bagi warga, kondisi itu membuat mereka tidak bebas beraktifitas saat para pengendara sepeda motor berbondong-bondong masuk wilayahnya. Tak hanya keramaian dan kebisingan, keselamatan warga terutama anak kecil pun menjadi taruhan.

Ade tak habis pikir, proyek Jln. Lingkar Banjaran tak kunjung terealisasi padahal sudah direncanakan sejak 2010 lalu. Bahkan pembebasan lahan pun sudah dilakukan di mana sekitar 15 warga RW 03 pun terkena penggusuran.***

Bagikan: