Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Sedikit awan, 20.7 ° C

Provinsi Jabar Masih Butuh 15 Calon Daerah Otonom Baru

Ecep Sukirman
JAWA Barat/DOK. PR
JAWA Barat/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48 juta lebih, idealnya membutuhkan 15 calon daerah otonom baru (DOB). Saat ini, anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk masyarakat Jawa Barat hanya mampu dinikmati sekitar Rp 600 ribu/orang. Sedangkan di provinsi tetangga Jawa Barat, setiap warganya sudah bisa menikmati Rp 1 juta/orang dari anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kotanya.

Menanggapi dinamika tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat atas usulan masyarakat calon DOB di Jawa Barat, sangat mendukung adanya pemekaran wilayah di Jawa Barat. Bahkan, DPRD Jawa Barat akan mengusulkan agar moratorium DOB segera dicabut pemerintah.

Anggota DPRD Jawa Barat Abdul Hadi mengakui, dengan jumlah penduduk Jawa Barat saat ini dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat, memang perlu segera dimekarkan. Bahkan beberapa waktu lalu, lanjut Abdul Hadi, DPRD Jawa Barat sempat menerima 16 presidium calon DOB di Jawa Barat yang tergabung ke dalam Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat.

“Jawa Barat yang memilik 27 kabupaten/kota, memang harus segera dilakukan pemekaran wilayah. Namun kendalanya, saat ini masih ada moratorium DOB dari pemerintah pusat. Pada intinya kami (DPRD Jawa Barat) mendukung adanya DOB di Jawa Barat. Kami juga akan mengusulkan moratorium DOB harus segera dicabut,” ujar Abdul Hadi saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 8 Oktober 2019.

Masih dikatakan Abdul Hadi, kebutuhan pemekaran DOB di Jawa Barat ini didasarkan pada akses pelayanan masyarakat yang dianggap akan lebih terjangkau jika ada DOB. Selain itu, jika dihitung dari sisi anggaran yang dikucurkan pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, warga di Jawa Barat hanya bisa menikmati anggaran itu sekitar Rp 600 ribu/orang. Berbeda dengan warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang saat ini warganya mampu menikmati anggaran yang dikucurkan pemerintah sekitar Rp 1 juta/orang.

Masih dikatakan Abdul Hadi, cukup besarnya anggaran yang dinikmati warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dikarenakan saat ini jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah sebanyak 35 dan Jawa Timur sebanyak 38 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jawa Barat. Perlu ada perubahan pola pikir masyarakat dan tokoh terkait DOB ini dari sekedar keinginan “mendapat kue kekuasaan” agar fokus terhadap kemudahan akses pelayanan publik.

“Jawa Barat dengan penduduk 48 juta lebih jika dibagi 27 kabupaten/kota, itu kira2-kira satu kabupaten/kota melayani sebanyak 1,7 juta penduduk. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur satu kota/kabupaten itu melayani di bawah angka 1 juta penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota. Artinya, DOB di Jawa Barat rata-rata mengelola lebih banyak penduduk di daerahnya. Ini berakibat kepada perhatian dan akses layanan masyarakat di Jawa Barat,” tutur dia.***

Bagikan: