Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Cerah berawan, 28.6 ° C

Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Minta Jatah 30 Persen dari Dana Desa

Yedi Supriadi
SAKSI ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Himawan, menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa dalam sidang lanjutan korupsi dana desa Sukahening dengan terdakwa Uwon Dartiwa dan Farid Gojali. Sidang yang dipimpin hakim Dahmi Wirda itu digelar di ruang VI Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 7 Oktober 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR
SAKSI ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Himawan, menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa dalam sidang lanjutan korupsi dana desa Sukahening dengan terdakwa Uwon Dartiwa dan Farid Gojali. Sidang yang dipimpin hakim Dahmi Wirda itu digelar di ruang VI Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 7 Oktober 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR

BANDUNG, (PR).- Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 secara terang-terangan meminta jatah 30 persen dari dana desa. Padahal menurut saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak boleh meminta atau menerima uang karena anggota dewan sudah digaji oleh negara.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan korupsi dana desa Sukahening dengan terdakwa Uwon Dartiwa dan Farid Gojali. Sidang yang dipimpin hakim Dahmi Wirda itu digelar di ruang VI Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 7 Oktober 2019. 

Dalam sidang tersebut, dihadirkan saksi dari BPKP, Himawan. Kemudian dilanjutkan pada kesaksian dua terdakwa atau disebut saling bersaksi.

Dalam uraiannya, saksi ahli Himawan menuturkan dana desa dari APBD Tasikmalaya yang masuk ke desa sukahening sebesar Rp 2,1 miliar. Dari sejumlah dana tersebut, dialokasikan untuk 23 kegiatan pembangunan.

Menurut Himawan, dari dana tersebut dipotong 45 persen atau Rp 878 juta. Dengan rincian 30 persen atau sebesar Rp 267 jt untuk anggota dewan sisanya pajak dan biaya operasional.

"Jadi pemotongan yang paling besar adalah untuk anggota dewan," ujarnya.

Menyalahi aturan

Himawan menjelaskan, pemotongan untuk anggota dewan itu menyalahi karena anggota dewan sudah mendapatkan penghasilan dari gaji tunjangan, dan mereka digaji untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan malah mendapatkan imbalan dalam proyek dana desa.

"Jadi engak boleh memungut, karena semuanya sudah dibiayai negara, jadi harus memperjuangkan aspirasi masyarakat tapi tidak memungut dana dari desa," ujarnya.

Akibat pemungutan itu, tentu saja negara dirugikan karena pembangunan jadi terhambat dan uang negara jadi hilang karena harusnya yang digunakan Rp 2.1 miliar, berkurang menjadi Rp 1.1 miliar.

Dalam kesempatan itu, Himawan juga mengungkapkan bahwa dirinya ikut turun ke lapangan untuk mengklarifikasi. "Kata kepala desa bahwa uang untuk anggota dewan sebagian diserahkan ke Farid Gojali untuk diserahkan ke Deni Sagara, hanya saja dalam klarifikasi tersebut Farid mengelak menerima uang," katanya.

Lima anggota dewan

Sementara itu, terdakwa Uwon saat menjadi saksi untuk Farid Gojali menyatakan bahwa ada lima anggota DPRD yang mendapat jatah pemotongan 30 persen, yakni dari Fraksi Golkar, Gerindra, PKB, PDIP, dan yang paling besar dari fraksi PAN.

"Semuanya saya serahkan bersama bendahara Lani Purnawati, hanya saja untuk anggota dari PAN, Deni Sagara saya serahkan melalui Farid Gozali, di rumah Deni sagara sebesar Rp 247 juta," ujarnya.

Jaksa  sempat mempertanyakan mengenai besarnya anggaran desa karena yang lain hanya ratusan juta, sementara desa Sukahening mencapai Rp 2.1 miliar. "Apakah dana tersebut murni pengajuan dari desa?," kata Jaksa Yayat Hidayat.

Mendapat pertanyaan itu, terdakwa Uwon menyatakan bahwa dirinya tidak mengajukan semuanya, tapi anggota dewan dari dapil Desa Sukahening yang memaksa agar menerima dana desa itu. Bahkan, proposalnya pun dibuat mendadak. Padahal di aturan proposal itu diajukan setahun sebelumnya.

Hakim pun sempat menanyakan mudahnya dana begitu besar untuk desa dari APBD.

Tipikor dana desa

Seperti diketahui sebelumnya, mantan Kades Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Uwon Dartiwa didakwa melakuan tindak pidana korupsi dana desa. Uwon pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. 

Dalam dakwaannya, JPU Kejari Singaparna Kabupaten Tasikmayala, Yayat Hidayat menyatakan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, Jo Pasal 18 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan mengakibatkan negara rugi Rp 878 miliar, yakni terdakwa diduga menyunat anggaran pengerjaan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Lapang Jati, Kampung Kujangsari.

Terdakwa diduga melakukan pemotongan dari pagu anggaran sebesar 30 persen. Sehingga adanya angka kerugian pajak kurang bayar dan pekerjaan titik kegiatan fisik tidak sesuai standarisasi. 

Selain Uwon Dartiwa, dalam berkas terpisah Kejari Singaparna pun mendakwa Farid Gozali selaku anggota pelaksana teknis di tim pengelola kegiatan (TPK) proyek desa itu dengan dakwaan yang sama.***

Bagikan: