Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Cerah berawan, 28.6 ° C

188 Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil Bangkrut, 68 Ribu Pekerja di-PHK

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI pekerja perusahaan tekstil. */ANTARA
ILUSTRASI pekerja perusahaan tekstil. */ANTARA

 BANDUNG,(PR).- Sebanyak 188 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat mengalami kebangkrutan. Akibatnya, lebih dari  68 ribu pegawai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan-perusahaan TPT tersebut pindah ke Provinsi Jawa Tengah.

Data dengan rentang waktu Januari 2018 hingga September 2019 tersebut tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat.

Tim Akselerasi Jabar Juara untuk Bidang Ketenakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Hemasari Dharmabumi mengatakan, bangkrutnya maupun berpindahnya perusahaan TPT yang mayoritas berada di Kabupaten Bandung itu akibat dari dibukanya keran impor tekstil dari China.

“Selain itu, khususnya di Majalaya, mereka bangkrut karena mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tekstil. Jadi di Majalaya itu industrinya sudah tua, dan bahkan di tahun 2019 ternyata masih ada alat tenun yang dipakai oleh pabrik garmen di sana yang buka mesin," kata Hema pada Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Museum Gedung Sate, Jalan Cimandiri, Kota Bandung, Jumat 4 Oktober 2019.

Menurut dia, Disnakertrans Provinsi Jabar telah melakukan berbagai upaya agar keberadaan pabrik tekstil yang ada saat ini tidak gulung tikar. Upaya tersebut  misalnya kebijakan pengupahan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Mochamad Ade Afriandi mengatakan, selain yang dikemukakan kalangan pengusaha, Ade punya alasan lain yang membuat industri TPT sulit berkembang di Jabar saat ini. Misalnya, tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan pembeli atau pemesan produk. Dicontohkan, beberapa pabrik di Subang dan Bogor yang sempat bermasalah dengan pembeli hingga menimbulkan kerugian besar.

Pembeli umumnya adalah pemesan asing dengan merek dagang terkenal. ”Misalnya, ada buyers memesan produk. Ketika produksi sedang berjalan, tiba-tida ada demo buruh. Dalam kondisi seperti ini, sering kali buyers kabur dengan alasan untuk menjaga nama baik produknya,” ujarnya.

Akibatnya, pengusaha yang sudah menjalankan proses produksi kebingungan untuk menjual produk yang sudah jadi. Sementara jika dilempar ke pasaran dengan atribut lengkap, mereka terkendala hak merek milik pembeli.

Kerugian makin besar ketika material bahan produk pesanan mesti diimpor. Pasalnya, pengusahalah yang berkewajiban untuk membayar bahan baku yang telanjur dipesan. ”Itulah mengapa kami membuat task force. Berawal dari task force ini, kami menggagas Buyers Forum,” ucapnya.

Ade mengatakan, keberadaan Buyers Forum berangkat dari permasalahan yang dihadapi industri TPT Jabar. Dengan kontribusi terhadap pendapatan domestrik regional bruto (PDRB) yang mencapai 40%, menurut dia, itu mengharuskan Pemprov Jabar memiliki terobosan untuk menyelamatkan sektor TPT.

Melalui Buyers Forum, akan dikumpulkan para pembeli dari seluruh dunia yang memesan produk dari industri TPT Jabar, bekerja sama dengan ILO. ”Rencananya, kegiatan ini akan digelar di Jakarta pada 30-31 Oktober 2019. Gubernur Ridwan Kamil akan menjadi pembicara,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut,  Gubernur Jabar akan mempromosikan sekaligus mengajak pembeli menjaga suasana kondusif,  harmonisasi, dan mempertahankan keberlangsungan bisnis di Jabar. (Novianti Nurulliah/ Ai Rika Racmawati)***

Bagikan: