Pikiran Rakyat
USD Jual 14.012,00 Beli 14.110,00 | Sebagian berawan, 22.2 ° C

Pemprov Jabar Kembali Usulkan Bagus Rangin jadi Pahlawan Nasional

Novianti Nurulliah
RIDWAN Kamil Dukung Ki Bagus Rangin jadi Pahlawan Nasional RI.*/PEMPROV JABAR
RIDWAN Kamil Dukung Ki Bagus Rangin jadi Pahlawan Nasional RI.*/PEMPROV JABAR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menunggu hasil keputusan Kementerian Sosial terkait usulan gelar Pahlawan Nasional Bagus Rangin, tokoh dari Bantarjati, Majalengka.

Bagus Rangin diperkirakan lahir sekitar tahun 1761. Ia tokoh sejarah dan pahlawan yang menentang dan memimpin pemberontakan melawan Belanda pada Perang Cirebon tahun 1805-1812.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Dodo Suhendar menuturkan, pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Bagus Rangin merupakan kali kedua. Tahun sebelumnya, pembahasan hanya baru sampai tim pengkajian di daerah, dan belum sampai ke pemerintah pusat. Baru tahun ini kajiannya sudah ada di pusat dan pihaknya menunggu keputusan tersebut.

"Usulan gelar pahlawan nasional sudah di Kemensos, sedang diproses kita tunggu pengumumannya akhir Oktober ini, biasanya jelang Hari Pahlawan. Secara prosedur sudah kita tempuh, tinggal meyakinkan pusat,"ujar Dodo di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 2 Oktober 2019.

Dodo menuturkan, salah satu syarat pengusulan gelar pahlawan nasional adalah harus ada kajian oleh tim yang terdiri dari ahli sejarah dan birokrat. Mereka melakukan verifikasi data dan di lapangan. Kemudian nanti hasilnya diseminarkan, dan akhirnya dikaji di tingkat nasional untuk dibuktikan dalam sejarah.

"Mudah-mudahan usulan kami diterima oleh pusat," ucap dia.
 

Pahlawan nasional dari Jawa Barat

Seperti diketahui, ada 13 pahlawan nasional asal Jawa Barat saat ini, yaitu Prof. Dr. M. R. Kusumah Atmadja S.H., Laksamana Laut R. E. Martadinata, Raden Dewi Sartika, K.H. Zainal Mustafa, Maskoen Soemadiredja, Gatot Mangkoepradja, R. Otto Iskandardinata, Prof. Mr Iwa Kusuma Sumantri, K.H. Noer Ali, Prof. Mr Achmad Subardjo, K.H. Abdul Halim, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, dan Syarifuddin Prawiranegara.

Untuk diketahui, setiap orang, lembaga negara, kementerian, Iembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul pemberian Gelar Calon Pahlawan Nasional (CPN). 
Usulan permohonan Gelar dimaksud paling sedikit harus dilengkapi riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima gelar.

Syarat kedua adalah surat rekomendasi dari menteri, pimpinan Iembaga negara, pimpinan Iembaga pemerintah non kementerian terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota ditempat calon penerima dan pengusul gelar. 

Permohonan usul pemberian gelar diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosiaI/instansi sosial. 

Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan calon pahlawan nasional yang bersangkutan tersebut kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TPZGD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi maupun sarasehari.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan permohonan usul pemberian gelar kepada presiden melalui Dewan Gelar. Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, gubemur dan bupati/walikota dibantu oleh Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). 

Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan kepada gubernur yang akan merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 

Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD, disampaikan kepada gubernur dan/atau Bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi. 

Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian gelar, menteri yang menyelenggarakan usulan pemerintahan di bidang sosial dibantu oleh TP2GP (Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat). 

Hasil pene|itian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GP, disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi. 

Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut petimbangan TP2GP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial RI diajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.***

Bagikan: