Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya berawan, 26.5 ° C

Akhir 2020, Akan Ada 4 IPAL Terpadu untuk Atasi Limbah Citarum

Handri Handriansyah
PEKERJA memperbaiki pondasi yang terpasang pada saluran pembuangan limbah cair yang dibuang langsung ke Sungai Citarum dan berbusa dari salah satu pabrik di kawasan industri di Jalan Cisirung, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Kamis, 5 September 2019. Masih terdapatnya sejumlah pabrik yang nakal membuang limbahnya tanpa proses pengolahan air limbah (IPAL) terlebih dahulu, merupakan salah satu kendala untuk menciptakan program Citarum Harum.*/ADE MAMAD/PR
PEKERJA memperbaiki pondasi yang terpasang pada saluran pembuangan limbah cair yang dibuang langsung ke Sungai Citarum dan berbusa dari salah satu pabrik di kawasan industri di Jalan Cisirung, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Kamis, 5 September 2019. Masih terdapatnya sejumlah pabrik yang nakal membuang limbahnya tanpa proses pengolahan air limbah (IPAL) terlebih dahulu, merupakan salah satu kendala untuk menciptakan program Citarum Harum.*/ADE MAMAD/PR

SOREANG, (PR).- Kabupaten Bandung akan memiliki empat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) paling lambat pada akhir 2020. IPAL tersebut berlokasi satu titik di kawasan Cisirung, dua titik di Majalaya dan satu titik di Rancaekek.

Bupati Bandung Dadang M. Naser berharap keberadaan IPAL tersebut nantinya bisa menjadi salah satu solusi terbesar penanganan masalah limbah industri di Sungai Citarum. "Terkait kualitas air kotor yang masuk ke Citarum, solusinya adalah harus ada IPAL terpadu," ujarnya seusai penandatanganan nota kesepahaman antara PT Citra Bangun Selaras (CBS) dan PT Adhikarya Tbk terkait pembangunan IPAL terpadu di rumah dinas Bupati Bandung, Selasa, 1 Oktober 2019.

Dadang menambahkan, Pemkab Bandung sudah membuat Detail Engineering Design (DED) dimana IPAL Terpadu yang dibutuhkan mencapai sedikitnya empat titik. Untuk Rancaekek, Pemkab Bandung bahkan sudah membeli lahan sekitar dua hektare yang bisa digunakan untuk pembangunan IPAL terpadu.

"Di Majalaya harus ada dua titik karena sebaran industrinya yang cukup luas. Sedangkan untuk di Cisirung, IPAL terpadu yang ada sekarang sudah tidak optimal karena sering terendam banjir dan tidak berfungsi saat musim hujan," kata Dadang.

Dadang menegaskan, pembangunan IPAL terpadu cukup penting untuk mengatasi beban limbah Sungai Citarum saat ini. Ia menegaskan bahwa saat ini masih banyak perusahaan yang tidak memiliki IPAL sesuai standar dan bahkan yang sama sekali belum memiliki IPAL.

Hal itu tak ditampik oleh Dadang, sebagai pemicu masih adanya pengusaha nakal yang membuang limbahnya ke Sungai Citarum atau anak sungainya. "Tempo hari ada 112 perusahaan yang terus dibina bersama Citarum Harum, kalau masih nakal wajar kalau ada pembetonan," ujarnya.

Ke depan, Kata Dadang, tidak boleh ada lagi perusahaan yang membuang air limbah langsung ke DAS Citarum. Semua harus dialirkan ke IPAL Terpadu yang menjadi titik akhir penjamin baku mutu air yang bisa dialirkan ke Citarum.

Meskipun demikian Dadang menegaskah bahwa keberadaan IPAL terpadu tidak serta merta melepaskan kewajiban perusahaan untuk membuat IPAL sendiri di pabriknya masing-masing. Namun sebelum semua perusahaan memiliki IPAL yang sesuai dengan standar, harus ada skema khusus terkait tarif jasa IPAL terpadu untuk setiap perusahaan.

"Kalau pun memang kapasitas IPAL terpadu bisa mumpuni untuk menggarap seluruh limbah dari perusahaan yang ada, tetap harus diterapkan beban biaya yang berbeda untuk perusahaan yang sudah punya IPAL sendiri dan yang belum. Tetapi setiap pabrik tetap wajib punya IPAL sendiri sesuai undang-undang lingkungan hidup," kata Dadang.

Sementara itu kepada PT CBS dan PT Adhikarya yang akan bekerjasama membangun IPAL terpadu, Dadang berharap kedua perusahaan milik daerah dan negara itu tidak terlalu berorientasi pada keuntungan. "Walaupun ada kontribusi terhadap PAD, saya harap PT CBS tidak terlalu memikirkan bisnis, tetapi jangan rugi," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama PT CBS Adhitia Yudhistira mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan pascapenandatanganan nota kesepahaman dengan PT Adhikarya adalah studi kelayakan. Namun ia memastikan bahwa pihaknya sudah menargetkan pada akhir 2020 IPAL terpadu sudah bisa beroperasi.

Sebagai BUMD milik Pemkab Bandung, PT CBS dilansir Adhitia akan berinvestasi dalam penyediaan lahan. Rencananya, setiap titik IPAL terpadu akan dibangun di lahan seluas 2-3 hektare.

Meskipun demikian, Adhitia menegaskah bahwa IPAL terpadu tersebut murni kerjasama antar lembaga usaha dan tidak menggunakan APBD Kabupaten Bandung. Namun ia memastikan bahwa pembangunan IPAL terpadu tersebut sebesar-besarnya bertujuan untuk menangani permasalahan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.***

Bagikan: