Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 24.2 ° C

Muncul Selebaran Ajakan Unjuk Rasa, Pemkot Cimahi Ingatkan Warga agar Tak Terprovokasi

Ririn Nur Febriani
null
null

 

CIMAHI, (PR).- Poster atau selebaran seruan aksi turun ke jalan beredar di Kota Cimahi. Alat propaganda tersebut diduga berkaitan dengan isu pengesahan RUU KPK, R-KUHPidana, dan kebijakan pemerintah lainnya.

Poster yang beredar diantaranya bergambar wajah Presiden RI Joko Widodo yang digabung dengan wajah Presiden RI Ke-2 Soeharto, pada bagian atas tertulis "Tunggu Apa Lagi? Ayo Turun Ke Jalan".

Poster lainnya bertuliskan "Kata-kataku Lebih Tajam Dari Peluru Senjatamu", "Jangan Mengkafirkan Orang Lain. Emang Situ Tuhan".

Poster tersebut setidaknya terlihat di kawasan Tagog Jalan Jenderal Sudirman Kota Cimahi, bahkan spanduk program Walikota-Wakil Walikota Cimahi pada bagian wajahnya ditutupi poster tersebut. Tak diketahui pemasangan maupun penanggungjawabnya, hanya tertulis pada bagian bawah -Cadelucu- dan Ca-delah-.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi Titi Ratna Kemala mengatakan, poster tersebut ditemukan saat patroli. "Karena mengganggu ketertiban umum, maka kami tertibkan. Termasuk, pemasangannya hingga menutupi spanduk wali kota sehingga sosialisasi kegiatan Pemkot Cimahi tak sampai ke masyarakat sehingga turut kami turunkan," ujarnya, Minggu 29 September 2019.

Menurut Titi, kemungkinan poster, selebaran, spanduk, dan alat propaganda lainnya bakal bermunculan di Kota Cimahi. "Kemungkinan bertambah ya, karena trennya sedang memanas situasi di masyarakat. Tapi, kita lakukan antisipasi dengan meningkatkan patroli terutama di kantor Pemkot Cimahi, DPRD Kota Cimahi, serta ruas-ruas jalan utama yang diprediksi menjadi sasaran," ucapnya.

Daerah lain juga turut disambangi patroli. "Mungkin memilih daerah yang mudah dilihat orang untuk menarik perhatian," katanya.

Kemunculan selebaran ini, lanjut Titi, bisa saling berkaitan dengan selebaran gelap soal praktek percaloan e-KTP yang merebak di akses Pemkot Cimahi. "Bisa berkaitan, bisa juga tidak. Yang jelas, selebaran terkait e-KTP menyuarakan hal yang lebih spesifik dibanding yang lain. Meski, kemunculannya sama-sama misterius," ungkapnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi Harjono mengatakan, selebaran tersebut jelas tak dapat dipertanggungjawabkan. "Malah ada ajakan tolak RUU, menurut kami itu menyesatkan bagi masyarakat. Karena mengganggu ketertiban umum maka Dinas Pol PP menurunkan spanduk dan membersihkan media luar ruang yang tidak jelas itu," ujarnya.

Pihaknya berharap semua pihak dapat menjaga kondusifitas Kota Cimahi. "Semua pihak harus menjaga suasana demokrasi yang aman, sehingga dapat mendukung kondusifitas secara nasional," katanya.

Pemkot Cimahi meminta masyarakat jangan mudah terhasut. "Tidak mudah terprovokasi. Kelompok masyarakat jangan menyebar informasi yang bersifat agitatif, menghasut dan memecah belah. Dalam suasana seperti ini dibutuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat," jelasnya.

Jika masyarakat hendak menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait pelayanan publik Pemkot Cimahi maupun instansi vertikal yg ada di Cimahi, bisa disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) e-Lapor yang dilaporkan secara daring maupun lewat layanan Pesan Penduduk/Pesduk lewat SMS.
"Layanan Pesduk Kota Cimahi sudah terintegrasi dengan e-Lapor sehingga aduan, keluhan, protes, saran juga akan sampai ke Menpan-RB," ungkapnya.

Sedangkan, jika terdapat aspirasi politik seperti tuntutan aksi nasional mahasiswa pekan lalu, bisa disampaikan ke DPRD Kota Cimahi. "Aspirasi bisa disampaikan secara berjenjang lewat DPRD Kota Cimahi," tuturnya.

Masyarakat dihimbau tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. "Serta tetap mewaspadai adanya provokasi karena bisa menyesatkan dan mengecek kebenaran informasi secara valid kepada lembaga berwenang," tandasnya.***

Bagikan: