Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 19.1 ° C

Setahun Oded M Danial dan Yana Mulyana Memimpin Kota Bandung, Pendidikan Dinilai Maju

Tim Pikiran Rakyat
ODED M Danial/DOK. PR
ODED M Danial/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung Iriyanto menilai, dalam hal pendidikan, kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Yana Mulyana sudah optimal. Banyak hal positif yang diraih keduanya dalam setahun.

Iryanto menilai, pendidikan di Kota Bandung sedikit lebih maju dibanding kota lain. Dia mencontohkan saat penyelenggaraan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru.

"Pendidikan di Kota Bandung sudah tidak hiruk pikuk lagi terutama masalah yang biasa terjadi seperti PPDB," kata Iriyanto dalam wawancara yang disiarkan Radio PRFM Sabtu 21 September 2019.

Pemkot Bandung, kata dia, saat menyelenggarakan PPDB dengan sistem zonasi sudah lebih maju dibanding kabupaten/kota lain. Penyebabnya, sistem zonasi dalam PPDB sudah berlaku di Kota Bandung dua tahun terakhir.

"Ketika pemerintah pusat menggulirkan program zonasi, Pemkot Bandung lebih siap dibanding kota lain, malah ketika ada revisi dari pemerintah pusat tentang aturan PPDB, Pemkot Bandung sudah selesai melaksanakannya," ujar Iriyanto.

PPDB 2019.*/ANTARA

Meski demikian, ada sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaran PPDB yaitu soal penerapannya secara berkeadilan.

"PPDB itu harus berkeadilan. Yang jauh rumahnya kita dekatkan. Yang pintar kita hargai. Yang tidak punya uang atau kurang, kita mudahkan sekolahnya," kata dia.

Maka dari itu, kata dia, Pemkot Bandung harus menyelenggarakan PPDB dengan bijak. Jangan sampai terjadi kasus masuk sekolah melalui jalur yang tidak resmi. "Mudah-mudahan ke depannya Mang Oded dan Kang Yana bisa membenahi," kata dia.

Pungli dan beasiswa

Terkait masalah pembiayaan pendidikan, kata Iriyanto, kinerja Pemkot Bandung sudah cukup bagus. Meski ada beberapa hal yang jadi catatan seperti masih adanya pungutan liar di beberapa sekolah negeri maupun swasta. Sistem keterbukaan anggaran pendidikan menjadi sorotan.

"Pemkot mengelola SD dan SMP, itu selalu disebut masyarakat sekolah gratis, kita harap tidak ada pungutan yang membuat masyarakat sulit sekolah," kata dia.

Sementara soal beasiswa dan bantuan pendidikan untuk masyarakat RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan), sudah tidak lagi ditemukan masalah karena dana untuk RMP dibantu pemerintah pusat.

"Semua sudah dibiayai oleh pusat dan daerah, ada pos pusat dan pos daerah, RMP dan tidak, sudah tidak jadi masalah lagi," kata dia.***

Bagikan: