Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Umumnya cerah, 22.6 ° C

Ini Penyebab Banyak Anggota Dewan Menggadaikan SK Pengangkatan

Ririn Nur Febriani
ILUSTRASI gadaikan surat keputusan SK.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI gadaikan surat keputusan SK.*/DOK. KABAR BANTEN

CIMAHI, (PR).- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi petahana maupun baru mulai melakukan pengajuan gadai Surat Keputusan (SK) DPRD ke perbankan. Kebutuhan akan tingginya ongkos politik membuat hal tersebut akan terus berlangsung.

Berdasarkan data dari Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Cimahi, sekitar 10 anggota dewan periode 2019-2024 sudah mengajukan rencana pinjaman. Informasi yang didapat, petahana maksimal mendapatkan pinjaman hingga Rp 1 miliar, sedangkan anggota dewan baru maksimal Rp 500 juta.

Menurut Anggota DPRD Kota Cimahi dari PAN Robin Sihombing, keputusan menggadaikan SK ke bank merupakan hak prerogatif dari anggota dewan bersangkutan.

"Kalau ada yang gadai SK hak pribadi dia. Kita tidak tahu permasalahan dan kondisi masing-masing anggota dewan sampai menggadaikan SK itu," ujarnya di Kantor DPRD Kota Cimahi Jalan Dra Djulaeha Karmita Kota Cimahi, Kamis, 19 September 2019. 

Menurut Robin, ongkos politik untuk menjadi anggota dewan besarannya relatif. Sebab partai juga punya kebijakan tersendiri dalam melaksanakan pileg.

"Kalau ongkos kan relatif, saya dengan anggota yang lain tentu beda. Belum lagi kebijakan partai juga beda. Artinya beban setiap anggota dewan tidak sama satu sama lain," katanya menjelaskan.

Robin mengaku saat ini belum melakukan pengajuan peminjaman ke bank dengan jaminan SK anggota dewan.

"Kalau saya pribadi bukan tidak akan menggadai, tapi belum. Setiap anggota dewan memiliki satu perencanaan terkait keuangan dan manajemen kebutuhan," bebernya.

Pragmatisme masyarakat

Yus Rusnaya, anggota DPRD Kota Cimahi dari PDIP, juga sependapat dengan Robin. "Keputusan menggadaikan SK merupakan keputusan masing-masing personal. Gadai SK juga kan berkaitan dengan pragmatisme masyarakat. Selama masyarakat masih pragmatis, ongkos politik dan gadai SK tidak akan berhenti, pasti terus berulang," kata Yus.

Meskipun ada fenomena gadai SK yang dilakukan anggota dewan, baik yang petahana maupun yang baru, dia berharap anggota dewan tetap berorientasi tanggung jawab pada masyarakat dan konstituen.

"Intinya tetap harus tanggung jawab atas amanah sebagai anggota dewan. Jangan melupakan masyarakat dan konstituen," tuturnya.***

Bagikan: