Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Pejabat Pemkot Bandung Diperiksa Kejati

Yedi Supriadi
null
null

BANDUNG, (PR).- Pejabat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung diperiksa oleh jaksa penyelidik Kejati Jabar, Kamis, 19 September 2019. Pemeriksaan itu terkait adanya laporan dari masyarakat mengenai pengelolaan pajak restoran, parkir dan pajak hiburan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pejabat yang diperiksa itu setingkat kepala bidang di BPPD berinisial A. kemudian terperiksa lainnya seorang staf berinisial O, sedangkan satu lagi staf lagi belum diketahui secara pasti. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup di ruang pidsus Kejati Jabar di lantai IV Gedung Kejati Jabar Jln. LL RE Martadinata Kota Bandung.

Dari pantauan di lapangan, terperiksa datang ke gedung Kejati Jabar sekitar pukul 09.50 pagi. Kemudian diterima bagian front office. Setelah itu mereka langsung dibawa ke lantai IV Gedung Kejati Jabar untuk dilakukan pemeriksaan.

Kepala seksi penerangan hukum Kejati Jabar, Abdul Muis saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan karena pemeriksaan masih berlangsung. "Kami belum bisa memberikan keterangan. Saya cek dulu yah," kata Abdul Muis saat ditemui di kantornya, Kamis sore.

Hingga menjelang magrib ketiga terperiksa belum juga terlihat keluar gedung Kejati Jabar. Berdasarkan informasi yang dihimpun pemeriksaan itu dilakukan atas laporan dari masyarakat dalam wadah Jabar Transparan.

Dalam laporan disebutkan, tentang adanya rekomendasi BPK RI terkait larangan diadakannya koordinator pajak. Namun dalam laporan itu disinyalir masih menggunakannya sehingga dinilai telah dilanggar oleh salah seorang pejabat terperiksa berinisial A.

Dari rekomendasi BPK itu disebutkan jika masih dilakukan berpotensi terjadinya kolusi dengan wajib pajak khususnya di wilayah self assement. Kemudian dalam laporan Jabar Transparan itu jiga disebutkan adanya dugaan pembiaran dari pejabat terkait dengan adanya surat ketetapan kurang bayar/tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Selanjutnya dalam laporan tersebut, disebutkan adanya dugaan kongkalingkong antara Wajib Pajak dengan petugas lapangan sehingga terjadi loss potensi. Ketika dikonfirmasi kepada Asep Irwan, Ketua  Jabar Transparan mengatakan, pihaknya telah membuat laporan resmi Dumas/Pengaduan Masyarakat ke Kejati Jabar terkait Penetapan beberapa mata Pajak yang dipungut oleh BPPD Kota Bandung.

"Dalam laporan kami menyampaikan bahwa diduga telah terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan yang dilakukan diduga oleh A, bersama para bawahannya seperti Koordinator Pajak Hiburan/pajak lainnya dan sdr DN PNS BPPD selaku eksekutor lapangan menarik dana koordinasi dari setiap WP (Wajib Pajak)," katanya. 

Mereka diduga melakukan Mark Down yaitu selisih kewajiban WP dengan alasan untuk dana koordinasi. "Jika kita hitung nilainya dapat mencapai angka miliaran karena terdapat ribuan Wajib Pajak di Kota Bandung ini, salah satu contohnya adalah Pajak Parkir yang dikelola oleh pihak ke tiga," katanya.

Ia berharap, yang terpapar dalam kasus tersebut tentu banyak pihak yang terlibat. Ada pihak pengusaha yang bermain mata dalam mengatur/merekayasa besaran jumlah yang harus dilaporkan. Lalu ada petugas BPPD yang membuat laporan dan para penerima yang jumlah nya cukup banyak.

"Para penerima itu bukan berbentuk uang saja, ada yang digunakan untuk menikmati fasilitas hiburan malam atau dialihkan ke fasilitas lain yang berhubungan dengan urusan-urusan Pemkot Bandung dan sebagainya," katanya.***

Bagikan: