Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 26.2 ° C

Minim, Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Alat Ukur yang Akurat

Sarnapi
ASISTEN  Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung, Marlan (kedua kiri) didampingi Kepala Disperindag Kabupaten Bandung, Popi Hopipah, saat sosialisasi kemetroligian, di Hotel Grand Sunshine, Kamis 19 September 2019.*/ SARNAPI/PR
ASISTEN Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung, Marlan (kedua kiri) didampingi Kepala Disperindag Kabupaten Bandung, Popi Hopipah, saat sosialisasi kemetroligian, di Hotel Grand Sunshine, Kamis 19 September 2019.*/ SARNAPI/PR

SOREANG,(PR).- Kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang benar  masih kurang. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia baru 41 kabupaten/kota yang masuk Daerah Tertib Ukur (DTU) atau kurang dari 10 persennya.

"Padahal penggunaan UTTP yang benar berdampak luas kepada perekonomian warga. Bisa dibayangkan kalau ada manipulasi alat timbang maupun alat ukur seperti di Sentra Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan berdampak luas dan merugikan konsumen," kata Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin, dalam penandatanganan  komitmen bersama Pemkab Bandung dan pemangku kepentingan untuk menjadikan Kabupaten Bandung sebagai DTU tahun 2019, di Hotel Grand Sunshine, Kamis 19 September 2019.

Dia menambahkan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia baru 41 daerah yang menjadi daerah tertib ukur. " Sedangkan tahun ini akan ada tambahan 13 kabupaten/kota menjadi DTU termasuk Kabupaten Bandung. Membentuk DTU memang gampang, tapi konsisten dalam tertib ukur yang susah," katanya dalam acara dihadiri Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Bandung, Marlan.

Sedangkan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bandung, KH. Harry Yuniardi menyatakan, persoalan tertib ukur alat timbangan ini merupakan hal sangat ditekankan dalam Islam. "Kalau ada negara yang tak tertib ukur akan bisa menghancurkan perekonomian negara tersebut. Alquran secara tegas mengharamkan adanya manipulasi alat ukur ini," katanya.

Bahkan, Alquran mengancam siapa pun yang memanipulasi alat ukur akan dimasukkan ke neraka. "Menjaga alat ukur bisa menjaga agama, diri, dan orang lain, akal, keturunan, dan lingkungan. Bayangkan kalau alat timbang tak benar akan terjadi pertumpahan darah," katanya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Popi Hopipah mengatakan, Pemkab Bandung berupaya menjadi DTU tahun ini sehingga harus ada dukungan dari semua pihak. "Penandatangan kerja sama ini melibatkan pemangku kepentingan baik pasar tradisional dan modern, pengusaha, Hiswana Migas, PDAM, PLN, PT Pos, dan lain-lain," ujarnya.***

Bagikan: