Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32 ° C

Sejumlah SD Tak Punya Lapangan untuk Kegiatan Sekolah

Handri Handriansyah
SDN Sukamenak, Kecamatan Margahayu terdiri atas beberapa SD yang bergabung di satu lokasi mulai dari SDN Sukamenak 1 hingga SDN Sukamenak 9.  Jangankan lapangan, jarak antarbangunan gedung di kompleks tersebut juga terbilang sempit untuk para siswa bisa bergerak bebas.*/ ADE MAMAD/PR
SDN Sukamenak, Kecamatan Margahayu terdiri atas beberapa SD yang bergabung di satu lokasi mulai dari SDN Sukamenak 1 hingga SDN Sukamenak 9. Jangankan lapangan, jarak antarbangunan gedung di kompleks tersebut juga terbilang sempit untuk para siswa bisa bergerak bebas.*/ ADE MAMAD/PR

PULUHAN siswa berseragam merah-putih berderet rapi dalam barisan di tanah lapang, Senin (16/9/2019). Di depan barisan tersebut, seorang anak lelaki bertindak sebagai komandan dan berdiri menghadap bendera yang dikibarkan di atas tiang sederhana yang tertancap pada ember cat berukuran sedang.

Mereka adalah siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjungbiru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Hari itu, para siswa tersebut tengah melaksanakan upacara bendera yang menjadi rutinitas mingguan.

Bukan tidak sengaja, upacara tersebut digelar di lapangan bekas kebun bambu, karena mereka memang tak memiliki lapangan sendiri di sekolahnya. Selama delapan tahun terakhir, bekas kebun itulah yang menjadi lapangan upacara bagi mereka.

Kepala SDN Tanjungbiru Solehudin mengakui bahwa pihaknya terpaksa memanfaatkan lahan warga untuk upacara bendera karena sekolah tidak memiliki lapangan. Lahan tersebut sebelumnya merupakan kebun bambu.

Setelah disewa seharga Rp 1 juta per tahun, lahan yang berjarak sekitar 200 meter dari SDN Tanjungbiru itu bisa dimanfaatkan untuk membuat lapangan upacara.Namun status sewa membuat lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk membuat lapangan permanen, sehingga tiang bendera untuk upacara pun hanya disangga dengan ember berisi adukan semen dan pasir, tidak dipancangkan ke dalam tanah.

Solehudin menambahkan, SDN Tanjungbiru didirikan pertama kali pada 1987. Ketika itu, sekolah tersebut masih memiliki lapangan sendiri seperti sekolah lain pada umumnya.

Pada 2000, kata Solehudin, SDN Tanjungbiru mendapat bantuan dana untuk pengembangan sarana perpustakaan. Keterbatasan lahan, membuat perpustakaan tersebut terpaksa dibangun di lahan yang sebelumnya menjadi lapangan.

"Sejak itu kami tidak memiliki lapangan, sehingga pada 2010 kami menyewa lahan milik warga untuk dijadikan lapangan guna memfasilitasi kegiatan upacara dan kegiatan luar ruangan lain," tutur Solehudin.

Meskipun demikian, Solehudin menegaskan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk mengajukan penyediaan lahan baru untuk lapangan. Terlebih ada warga yang bersedia menjual lahannya yang tepat berada di belakang bangunan SDN Tanjungbiru.

"Sampai saat ini, belum ada pembahasan serius terkait pengajuan kami. Namun obrolan biasa sudah sering kami lakukan dengan koordinator wilayah dan beliau bilang tidak ada program bantuan untuk penyediaan lahan," kata Solehudin.

 Tak bisa bergerak bebas

Nasib serupa juga dialami para siswa di kompleks SDN Sukamenak, Kecamatan Margahayu yang notabene berlokasi lebih dekat dengan perkotaan. Di kompleks tersebut tercatat sedikitnya 7 SD yang bergabung di satu lokasi mulai dari SDN Sukamenak 1 hingga SDN Sukamenak 9.

Padatnya kompleks tersebut membuat gedung ruang kelas berjejer seperti barisan siswa yang tengah melaksanakan upacara. Jangankan lapangan, jarak antarbangunan gedung di kompleks tersebut juga terbilang sempit untuk para siswa bisa bergerak bebas.

Sayang, guru dan kepala sekolah di kompleks SD Sukamenak tak satu pun yang bisa ditemui untuk dimintai keterangan saat "PR" berkunjung pada Selasa 17 September 2019. Menurut salah seorang penjaga sekolah yang enggan disebutkan namanya, para kepala sekolah di kompleks tersebut bahkan tengah menjalankan tugas dinas di luar sekolah.

Mengomentari kondisi tersebut, Kadisdik Kabupaten Bandung Juhana meminta pihak SDN Tanjungbiru untuk segera melayangkan pengajuan pengadaan lahan untuk lapangan. Selain itu, pihak sekolah juga disarankan untuk melakukan pendekatan kepada pemilik lahan agar mau menjual tanahnya untuk pengadaan lapangan sekolah.

"Mohon bantuannya kepada penduduk untuk menjual atau menghibahkan lahannya. Jika penduduk sudah bersedia menjual lahan, sekolah diharuskan untuk membuat surat pernyataan terkait status tanah, surat pernyataan siap dijual dan lahannya tidak sedang dalam sengketa," tutur Juhana seusai Upacara Hari Olahraga Nasional dan Hari Perhubungan Nasional di Lapangan Upakarti, Soreang, Selasa 17 September 2019. ***

Bagikan: