Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya berawan, 20.2 ° C

Sidang Gugatan terhadap WaliKota Bandung, Ini Penjelasan Pakar Pemerintahan

Yedi Supriadi
PAKAR pemerintahan Prof. Dr. Sadu Wasistiono M.Si sedang menjelaskan mengenai prosedur pengangkatan sekretaris daerah dalam sidang gugatan Benny Bachtiar terhadap wali kota Bandung Oded M. Daniel, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Selasa, 10 September 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR
PAKAR pemerintahan Prof. Dr. Sadu Wasistiono M.Si sedang menjelaskan mengenai prosedur pengangkatan sekretaris daerah dalam sidang gugatan Benny Bachtiar terhadap wali kota Bandung Oded M. Daniel, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Selasa, 10 September 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR

BANDUNG, (PR).- Sidang gugatan Benny Bachtiar terhadap wali kota Bandung Oded M. Daniel atas pengangkatan Sekda Ema Sumarna kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Selasa, 10 September 2019. Dalam sidang tersebut, diperiksa seorang ahli pakar pemerintahan yakni Prof. Dr. Sadu Wasistiono, Msi.

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Tri Indra Cahya Permana, Prof. Sadu yang juga tim ahli pemerintah daerah mengupas soal kewenangan walikota selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang mempunyak hak penuh untuk mengangkat dan memberhantikan pejabat tanpa intervensi darimana pun, kecuali dari presiden, karena walikota dan bupati adalah kepanjangan tangan presiden.

Sidang tersebut dihadiri langsung oleh penggugat Benny Bachtiar beserta tim kuasa hukumnya. Sementara pihak tergugat diwaliki oleh Kabag Hukum Pemkot Bandung Bambang Suhaeri.

Prof. Sadu secara gamblang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah desentralisasi tidak bertingkat. “Gubernur itu bukan atasan walikota dan bupati, hanya kordinasi dan kordinasi pun tidak mengikat tapi hanya sebagai mengingatkan dan memberi tahu, begitu juga menteri bukan dari atasan walikota/bupati,” ujarnya.

Lebih jauh, Prof. Sadu menjelaskan mengenai kecocokan chemistry pada Undang-undang ASN, yaitu ada dua tahap. Tahap pertama sepenuhnya obyektif, tahap kedua sepenuhnya pertimbangan subyektif.

“Dalam pemilihan seleksi sekda, tim pansel memilih tiga nama dilakukan secara obyektif, setelah tiga nama itu terseleksi, walikota memilih dari tiga dan itu sepenuhnya pertimbangan subyektif walikota,” ujarnya.

Pergantian walikota

Ditanya hakim mengenai adanya gonta-ganti pejabat seperti sekda apakah bisa dilakukan berkali kali, Prof. Sadu menyatakan tidak bisa seenaknya, karena ada proses yang harus dilakukan. Akan tetapi dalam kasus pergantian sekda di kota Bandung berbeda, karena ada pergantian PPK (walikota).

“Awalnya Ridwan Kamil mengusulkan, kemudian Pak Oded sebagai PPK yang baru juga mengusulkan, itu hal yang wajar karena Oded sebagai walikota yang baru punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat,” ujarnya.

Dia meneruskan, kecuali kalau Ridwan Kamil masih jadi walikota, kemudian gonta-ganti sekda, itu pasti dipertanyakan oleh mendagri. Hal tersebut tidak ditanyakan Mlendagri karena mereka menyadari sudah ada pergantian PPK.

“PPK itu memperoleh delegasi oleh presiden, presiden mendelegasikan kepada kementrian kepada menteri, kelembagaan untuk gubernur dan walikota/bupati,” ujarnya.

Menurut Sadu, hal yang perlu digarisbawahi adalah kewenangan mengangkat pejabat itu adalah hak penuh PPK (walikota/bupati), Mendagri hanya mengecek memenuhi syarat atau tidaknya, dan kalau ada apa apa menyampaikannya melalui gubernur.

Jadi menurut Prof. Sadu, langkah walikota Bandung sudah benar. “Kalau salah, pasti ada teguran dan ada pembatalan SK, tapi faktanya Ema Sumarna diangkat menjadi Sekda Kota Bandung dan tidak ada teguran,” ujarnya.

Begitu juga di lingkungan pemerintahan Kota Bandung, DPRD pun tidak melakukan protes saat Sekda Ema Sumarna memimpn TAPD.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan, tidak ada hubungan hierarki gubernur dan walikota. Sekarang walikota bertanggungjawab kepada rakyat, gubernur mewakili pusat dan mengawasi, pengawasan secara umum oleh Mendagri,” ujarnya.

Prosedur sudah sesuai

Sementara itu, dalam sidang tersebut juga dihadirkan saksi fakta, Kepala Bidang Perencanaan data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Rachmat Satiadi

Dia menerangkan, prosedur seleksi Sekda kota Bandung yang sudah sesuai. Saat itu, walikota definitif mengusulkan dan memilih Sekda. Kemudian karena walikota terdahulu dilantik lebih cepat, sehingga ada perubahan, dan walikota yang baru selaku PPK mengusulkan dan memilih.

“Prosedurnya sudah ditempuh, rentang waktunya juga sudah sesuai, kemudian etikanya juga ditempuh dengan beberapa kali berkonsultasi ke gubernur dan menteri. Jadi apa yang dilakukan proses pemilihan sekda kota Bandung ini sudah benar,” ujarnya.

Di luar sidang, Bambang Suhaeri selaku kuasa tergugat menyatakan bahwa pada persidangan tersebut, pihaknya yang menghadirkan Prof. Sadu. Dihadirkannya Prof. Sadu, karena dia mengetahui histori terbentuknya Undang Undang No 5 tahun 2004 tentang ASN.

“Salah satunya, wewenang PPK penuh tidak bisa diintervensi kecuali presiden. Sehingga instansi mana pun tidak bisa intervensi, sekalipun menteri dan juga gubernur, mengangkat dan memberhentikan pejabat adalah kewenangan PPK yang bersangkutan,” ujarnya.

Prof. Sadu juga menjelaskan mengenai aspek manajemen. Ada hak dan kewajiban. Jabatan itu bukan hak, sehingga seseorang yang tidak terpilh walikota tidak bisa menuntut haknya.

Seperti dalam pemilihan Sekda, tiga calon dipilih pansel secara obyektif, maka untuk memilih satu dari tiga itu merupakan hak prerogatif walikota,” ujarnya.***

Bagikan: