Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 20.1 ° C

Pemkab Bandung Terancam Kena Sanksi Pemotongan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Sebesar Rp 37 Miliar

Handri Handriansyah
PETANI memanen tembakau di Cilaja, Desa Girimekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.*/ANTARA
PETANI memanen tembakau di Cilaja, Desa Girimekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.*/ANTARA

SOREANG, (PR).- Cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bandung baru mencapai 2,4 juta orang atau 78,6 persen dari total penduduk sekitar 3,7 juta jiwa. Angka itu masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan di mana semua kota/kabupaten harus mencapai UHC minimal 95 persen tahun ini.

Akibatnya, Pemkab Bandung terancam dikenakan sanksi pemotongan dana bagi hasil cukai tembakau. "Pemotongan diperkirakan mencapai Rp 37 miliar," ujar Asisten III Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Marlan saat membuka acara Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Soreang, Rabu, 11 September 2019.

Menurutnya, dana yang dipotong tersebut jelas merupakan kerugian bagi Pemkab Bandung. Soalnya jumlah sebesar itu bisa digunakan untuk menambah jumlah warga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Marlan mengakui bahwa sanksi tersebut tak bisa dihindarkan. Soalnya dengan sisa waktu sekitar empat bulan, Pemkab Bandung Bersama BPJS Kesehatan Cabang Soreang akan sulit meningkatkan UHC sampai 95 persen karena terkendala jumlah penduduk yang memang tinggi.

Untuk mencapai UHC 95 persen, Kabupaten Bandung memang harus mampu menambah kepesertaan JKN-KIS sampai sekitar 750.000 orang. Terlebih kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan masih terbilang rendah.

Hal itu terbukti dari masih banyakya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi peserta JKN-KIS saat mereka sakit. Padahal, klaim baru bisa dilakukan setelah kepesertaan mencapai kurun waktu tertentu.

Meskipun demikian, kata Marlan, Pemkab Bandung akan terus berupaya meningkatkan UHC dengan mendata kembali warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan iuran. "Saat ini PBI JKN-KIS dari APBD Kabupaten Bandung mencapai 106.000 dari target 116.000 peserta, jadi masih ada sisa target 10.000 orang. Selain itu kami pun akan memasukan kembali sekitar 52.000 orang warga yang baru keluar dari daftar penerima bantuan sosial untuk menjadi PBI sehingga total masih ada 80.000 orang peserta PBI JKN-KIS baru," ujarnya.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Fahrurozi mengatakan, belum tercapainya target UHC di Kabupaten Bandung bukan disebabkan peserta PBI yang belum dibantu oleh pemerintah daerah. Namun justru peserta mandiri yang sulit bertambah karena masih minimnya kesadaran masyarakat.

"Dalam konsisi sekarang, kami akui akan sulit mencapai target 95 persen tahun ini. Namun kami akan berupaya keras untuk terus meningkatkan peserta mandiri JKN-KIS. Mudah-mudahan bisa mencapai angka di atas 85 persen," kata Fahrurozi.

Selain peserta mandiri perorangan dari sektor pekerja informal, Fahrurozi membenarkan bahwa saat ini peserta dari kalangan pekerja penerima upah (PPU) pun masih minim. Hal itu tak lepas dari belum optimalnya kesadaran perusahaan terjadap kewajiban mereka dalam menjamin kesehatan pekerjanya.

Menurutnya, tak sedikit perusahaan di Kabupaten Bandung yang baru mendaftarkan sebagian pekerjanya saja. "Masih ada perusahaan yang hanya mendaftarkan 50 dari total 100 karyawannya menjadi peserta JKN-KIS," ucapnya.***

Bagikan: