Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sebagian berawan, 20.5 ° C

Rencana BPJS Naik, Ridwan Kamil Kaji Asuransi Kesehatan Swasta yang Lebih Murah

Novianti Nurulliah
BPJS Kesehatan/DOK. PR
BPJS Kesehatan/DOK. PR

BANDUNG, (PR). -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi rencana pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS kesehatan. Untuk diketahui pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menaikkan iuran bulanan BPJS dua kali lipat atau 100 persen dari nilai sebelumnya. Namun keputusan yang rencananya akan ditetapkan September ini masih diperdebatkan antara pemerintah maupun DPR.

Menurut dia, asuransi kesehatan swasta yang lebih murah dengan kualitas lebih tinggi bisa dipertimbangkan dan menjadi pilihan masyarakat. Selain berpindah, pemerintah pun harus menghitung jika harus mengcover kenaikan iuran tersebut.

"Kita akan teliti kan ujungnya yang penting masyarakat tercover kesehatannya. Sekarang kalau BPJS dinaikkan, pertanyaannya apakah ada asuransi swasta yang harganya lebih murah kualitas lebih tinggi, kita sedang kaji pilihan-pilihan itu," ucap Ridwan di Gedung Sate, Selasa 10 September 2019.

Tapi utamanya, lanjut Ridwan, bagaimana keterjangkauan jadi sebuah solusi. Kalau solusinya sebagian berpindah atau solusinya Pemprov atau Pemda mengcover tambahannya atau subsidi itu juga kan harus dihitung terhadap APBD seperti apa.

"Jadi tidak serta merta tiap kenaikan berharap pemerintah daerah mengcover. Kalau ada uangnya enggak masalah, kalau enggak ada juga kan harus adil. Intinya kita sedang mengkaji solusi yang memudahkan masyarakat selain BPJS," tutur dia.

Ridwan pun menegaskan, karena belum ada keputusan pihaknya tidak mengakomodasi skenario kenaikan BPJS  pada APBD 2020.

"Ya tidak wacananya kan belum ada keputusan resmi naiknya berapa masih ada perdebatan di DPR," kata dia.

Perlu evaluasi

Firman Turmantara Ketua asosiasi/Perkumpulan BPSK Jawa Barat sekaligus Ketua asosiasi/Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar Banten DKI menyatakan rasa kagetnya dengan rencana pemerintah tersebut. Pihaknya telah meminta agar pemerintah mengevaluasi rencana kenaikan tersebut karena pelayanan masih jauh dari memadai. Banyak pengaduan-pengaduan dan keluahan terkait BPJS kesehatan ini.

"Tolong dievaluasi lagi karena belum sesuai dengan harapan masyarakat,"kata dia, Senin (2/9/2019).

Di sisi lain, lanjut dia, per Agustus Menteri Keuangan menetapkan gaji petinggi BPJS dinaikkan. Hal itu merupakan keputusan kontradiktif dengan kondisi masyarakat saat ini. Di satu sisi pelayanan masih belum memadai seperti soal ketikdakpastian obat-obatan, penyakit yang dicover, dan pelayanan yang diskriminatif yang dilakukan oleh rumah sakit atau penyelenggara kesehatan. ***

Bagikan: