Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sebagian berawan, 20.8 ° C

PKS Usulkan Nama Pimpinan Definitif DPRD Jabar, Bagaimana dengan PDIP?

Ecep Sukirman
PELANTIKAN anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024.*/HUMAS PEMPROV JABAR
PELANTIKAN anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024.*/HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG, (PR).- Seiring dengan proses pembentukan fraksi dan penentuan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, PKS Jawa Barat menunjuk Achmad Ru’yat sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat. Selain itu, PKS Jawa Barat juga menunjuk Haru Suandharu sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat.

Sekretaris DPW PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menuturkan, PKS saat ini sudah menuntaskan proses penunjukan kader PKS sebagai pemangku amanah pimpinan di DPRD Jawa Barat.

“Surat dari DPP PKS terkait hal ini sudah kami terima dan segera kami sampaikan ke pimpinan sementara DPRD Provinsi Jawa Barat. Semoga dengan demikian proses pelantikan Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat serta pembentukan fraksi-fraksi segara tuntas. Dengan demikian, seluruh Alat Kelengkapan DPRD Jawa Barat segera bisa dibentuk dan ditentukan pengisinya, baik pimpinan maupun personilnya,” ungkap Abdul Hadi di Bandung, Selasa, 10 September 2019. 

Dijelaskan Abdul Hadi, penunjukan Achmad Ru’yat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat didasari alasan Achmad Ru’yat pernah menjadi anggota DPRD Kota Bogor. Selain itu, lanjut Abdul Hadi, Achmad Ru’yat pun pernah menjadi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat pada periode 2004-2009.

“Achmad Ru’yat juga pernah menjadi Wakil Walikota Bogor pada periode 2009-2014. Di internal PKS, Achmad Ru’yat sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPP PKS bidang wilayah dakwah III,” tutur dia.

Masih dikatakan Abdul Hadi, untuk penunjukan fraksi PKS DPRD Jawa Barat, DPW PKS menunjuk Haru Suandharu. Hal itu didasari alasan bahwa Haru Suandharu memiliki sejumlah prestasi yang mengantarkan PKS berada pada peringkat runner-up pemilihan legislatif Jawa Barat dengan rekor perolehan suara 21 kursi. Saat ini, kata Abdul Hadi, di internal PKS jabatan Haru sebagai Wakil Ketua DPW PKS.

“Semoga dengan penunjukan dua pimpinan tersebut, misi PKS untuk mewujudkan DPRD Provinsi Jawa Barat yang solid dan sanggup bersinergi mengawal program kerja Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruhzanul Ulum dapat dilaksanakan maksimal. PKS berjanji untuk kritis terhadap program pemerintah yang tidak pro-rakyat, Insya Allah,” tutur Abdul Hadi.

PDI Perjuangan

Sementara itu, PDI Perjuangan akan mengusulkan Ineu Purwadewi Sundari menduduki posisi wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Diungkapkan politisi PDI Perjuangan Rudy Harsa Tanaya, penunjukan Ineu menjadi pimpinan DPRD Jawa Barat didasari karena Ineu pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019.

“Selain itu, posisi di internal partai (Ineu) sebagai bendahara partai. Dengan demikian, mungkin lebih memenuhi syarat secara latar belakang dan sesuai dengan asas struktur komposisi di DPD-nya. Kalau bicara nanti soal kebijakan DPRD, mungkin akan mampu mewarnai keputusan,” ujar dia.

PDI Perjuangan, lanjut Rudy, memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa disampaikan di forum DPRD untuk mewarnai kebijakan DPRD Jawa Barat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Jawa Barat, lanjut Rudy, fraksi PDI Perjuangan harus objektif konstitusional. Berbicara mengenai pemerintah daerah, kata dia, ada eksekutif dan legislatif. Sebagai anggota legislatif harus mampu menjembatani sekaligus menjalankan fungsi pengawasan yang haru bisa lebih diperankan sebagai tanggung jawab anggota fraksi ke para konstituen.

“Mereka (anggota DPRD) masuk ke DPRD ini kan membawa aspirasi masyarakat. Sehingga anggota DPRD ini harus mampu menjalankan itu sebagaimana fungsinya,” kata Rudy.***

Bagikan: