Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Gubernur Jabar Sore Ini Lantik Daud Sebagai Pjs Sekda

Novianti Nurulliah
DAUD Achmad akan dilantik sebagai Pjs Sekda Jabar, Selasa 10 September 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR
DAUD Achmad akan dilantik sebagai Pjs Sekda Jabar, Selasa 10 September 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG,(PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melantik penjabat sementara (Pjs) Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar petang ini, di Gedung Sate, Selasa 10 September 2019. Plh Sekda Daud Achmad ditunjuk untuk meneruskan menjalani peranan Sekda sementara hingga akhirnya Sekda jabar definitif terpilih.

Ridwan mengatakan, selain menjalankan tugas Sekda, Daud pun ditugaskan untuk menyiapkan lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk sekda definitif.

"Nanti sore dilantik Pjs Sekda, Pak Daud. Setelah itu salah satu tugas Pjs adalah menyiapkan lelang jabatan untuk Sekda definitif," ujar Ridwan di Gedung Sate.

Sebelumnya, Ridwan mengajukan dua nama pejabat esselon dua pemprov untuk menjadi Pjs pada Kementrian Dalam Negeri. Ridwan mengusulkan Daud Achmad dan Dudi Sudrajat Abdulrachim yang saat ini menempati posisi asisten daerah bidang administrasi Setda Jabar.

Posisi sekda definitif saat ini masih kosong sepeninggalan Iwa Karniwa yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi megaproyek Meikarta Kabupaten Bekasi pada akhir Juli lalu.

Ridwan pun menugaskan Daud Achmad yang semula asisten daerah bidang pemerintahan, hukum, dan kesejateraan sosial Setda Jabar sebagai Plh hingga akhirmya sore ini akan dilantik menjadi Pjs.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Perpres yang diteken pada 2 Februari 2018.

Dikutip dari situs Setkab, Kamis 8 Februari 2019, Perpres ini menjabarkan bahwa penjabat Sekretaris Daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau b. terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Disebutkan dalam Perpres ini, kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, menurut Perpres ini, mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.***

 

Bagikan: