Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sebagian berawan, 20.8 ° C

Gerakan Masyarakat Jabar Antikorupsi Dukung Revisi UU KPK

Ecep Sukirman
MASSA aksi dari Gerakan Masyarakat Jawa Barat Antikorupsi membagi-bagikan bunga kepada pengendara yang melintas di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa, 10 September 2019. Massa aksi ini mendukung penuh revisi UU KPK. Massa menilai, revisi ini bukan untuk melemahkan KPK, melainkan untuk memperkuat kinerja KPK.*/ECEP SUKIRMAN/PR
MASSA aksi dari Gerakan Masyarakat Jawa Barat Antikorupsi membagi-bagikan bunga kepada pengendara yang melintas di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa, 10 September 2019. Massa aksi ini mendukung penuh revisi UU KPK. Massa menilai, revisi ini bukan untuk melemahkan KPK, melainkan untuk memperkuat kinerja KPK.*/ECEP SUKIRMAN/PR

BANDUNG, (PR).- Di tengah meluasnya isu penolakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gerakan Masyarakat Jawa Barat Antikorupsi menggelar aksi mendukung revisi tersebut. Dalam aksinya yang digelar di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, mereka menganggap revisi itu bukan untuk melemahkan KPK, melainkan akan lebih menguatkan Undang-undang KPK.

“Hentikan polemik, kami percaya panitia seleksi KPK, revisi Undang-undang KPK untuk rakyat. Pansel KPK bekerja untuk semua pihak demi memberantas korupsi,” ungkap Joshua, koordinator lapangan Gerakan Masyarakat Jawa Barat Antikorupsi di sela-sela aksinya itu, Selasa, 10 September 2019.

Tindak pidana korupsi di Indonesia, lanjut Joshua, sudah meluas. Pihaknya mendukung revisi Undang-undang KPK agar lembaga antikorupsi itu lebih profesional lagi dalam penegakan korupsi di Indonesia. Saat ini, kata dia, pemberantasan korupsi agar dilakukan secara optimal, intensif, efektif, dan profesional.

“KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Pemberantasan korupsi agar dilakukan secara profesional. Kami yakin pansel KPK akan menghasilkan pemimpin KPK yang mampu memberantas korupsi di Indonesia. Dengan adanya revisi Undang-undang KPK, akan membuat KPK lebih kuat dan lebih baik. Tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa dengan revisi Undang-undang KPK maka akan melemahkan KPK,” ujar dia.

Dalam aksinya, massa menyuarakan dan mendukung penuh revisi Undang-undang KPK agar lembaga ini lebih baik dan lebih tegas, berintegritas, dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Massa pun mendesak agar pimpinan KPK wajib mengawasi para penyidiknya agar penyidiknya tidak liar.

“KPK bukan LSM, KPK bukan malaikat, KPK jangan kebal hukum. Revisi Undang-undang KPK untuk mengakomodasi semangat pencegahan, koordinasi, dan kerja sama antar lembaga  penegak hukum tindak pidana korupsi. Kami juga mendukung penuh kinerja ponsel KPK untuk KPK yang lebih baik,” tutur dia.

Joshuan menambahkan, ada beberapa poin yang dianggap krusial yang disepakati dalam revisi Undang-undang KPK Nomor 30/2002 tentang KPK di antaranya kedudukan KPK sebagai penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif. Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dalam revisi UU KPK ini juga, kata Joshua, penyadapan harus melalui izin dewan pengawas KPK.

“Selain itu, poin lainnya disebutkan KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana. Setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK. Kemudian KPK berwenang mengehntikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun,” ujar Johsua.

Dalam aksi yang digelar ini, massa aksi pun turut membagi-bagikan kuntum bunga kepada para pengendara dan polisi yang mengawal aksi mereka di depan Jalan Diponegoro.***

Bagikan: