Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Umumnya cerah, 22.6 ° C

Dana Pilkades Kabupaten Bandung Rp 10.000 per Hak Pilih, Pencairan Masih Kecil

Sarnapi
SEKDA Kabupaten Bandung Tedi Kustiana (mengenakan iket) membuka pelatihan bagi kepala urusan keuangan desa di Hotel Antik, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin 9 September 2019.*/SARNAPI/PR
SEKDA Kabupaten Bandung Tedi Kustiana (mengenakan iket) membuka pelatihan bagi kepala urusan keuangan desa di Hotel Antik, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin 9 September 2019.*/SARNAPI/PR

SOREANG, (PR).- Dari 199 desa di Kabupaten Bandung yang menggelar Pilkades, baru 46 desa yang mencairkan dana Pilkades. Besaran dana Pilkades Kabupaten Bandung sudah ditentukan yaitu Rp 10.000 per hak pilih. Angka itu lebih rendah daripada dana Pilkades di Bandung Barat yaitu Rp 15.000 perh hak pilih.

"Sampai Senin (9 September 2019) baru ada 46 desa yang mencairkan dana Pilkades. Masih ada 143 desa yang belum mencairkan dananya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Tata Irawan saat pembukaan pelatihan kepala urusan keuangan desa di Hotel Antik, Soreang, Kabupaten Bandung.

Dia mengatakan, dana Pilkades Rp 10.000 per hak pilih merupakan keputusan bersama Pemkab Bandung dengan DPRD Kabupaten Bandung.

"Total dana Pilkades tahun ini Rp 18,7 miliar untuk 1,87 juta hak pilih di 199 desa. Namun dari rekapitulasi jumlah hak pilih, ternyata kurang dari 1,87 orang sehingga bisa menghemat sekira Rp  1,5 miliar," ucapnya.

Mengenai dana Pilkades Kabupaten Bandung yang lebih kecil dari Bandung Barat, Tata enggan mengomentarinya. "Jangan bandingkan Kabupaten Bandung dengan Bandung Barat. Tapi, semoga nanti ada kenaikan anggaran untuk Pilkades pada tahun-tahun berikutnya," katanya.

Dana Pilkades, kata Tata, harus cukup untuk memenuhi semua proses Pilkades sehingga terpilih kepala desa baru.

"Cukup-cukupkan saja dan jangan sampai memungut biaya Pilkades dari para calon kepala desa. Tidak boleh, panitia Pilkades menetapkan aturan para calon kepala desa harus membayar biaya Pilkades," katanya.

Pembukaan pelatihan itu diikuti 135 kepala urusan keuangan desa dibuka Sekda Kabupaten Bandung Tedi Kusdiana. "Diharapkan, dari pelatihan ini para kepala urusan keuangan desa memahami cara mengelola dan melaporkan keuangan menurut aturan yang berlaku," ucap Tedi.***

Bagikan: