Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya berawan, 20.5 ° C

Bupati Cianjur Nonaktif Irvan Rivano Dihukum Penjara Lima Tahun

Yedi Supriadi
ARMIN ABDUL JABBAR/"PR"
BUPATI Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar menjalani sidang vonis perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan total keseluruhan Rp 6,9 miliar di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin, 9 September 2019. Dalam sidang tersebut Majelis hakim memvonis Irvan Rivano Muchtar hukuman penjara selama lima tahun, denda Rp250 juta, subsidair kurungan tiga bulan Vonis lebih ringan tiga tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
ARMIN ABDUL JABBAR/"PR" BUPATI Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar menjalani sidang vonis perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan total keseluruhan Rp 6,9 miliar di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin, 9 September 2019. Dalam sidang tersebut Majelis hakim memvonis Irvan Rivano Muchtar hukuman penjara selama lima tahun, denda Rp250 juta, subsidair kurungan tiga bulan Vonis lebih ringan tiga tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Majelis hakim memvonis Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar, hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp250 juta subsidair kurungan tiga bulan. Vonis lebih ringan tiga tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang menuntut delapan tahun penjara.

Sidang vonis kasus dugaan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) Fisik  SMP itu dilakukan di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin, 9 September 2019. Akibat pemotongan dana yang bersumber dari APBN 2018 tersebut, negara dirugikan sekitar Rp6,9 miliar.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Irvan Rivano Muchtar hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair kurungan enam bulan. Selain itu, hak politiknya untuk  dipilih dicabut selama lima tahun dan diharuskan membayar denda Rp900 juta subsidair kurungan dua tahun penjara. 

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Daryanto menyatakan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan. Itu sesuai dengan dakwaan alternatif kedua pasal 12 huruf f Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam vonisnya, majelis tidak mengabulkan tuntutan mengenai pencabutan hak politik Irvan Rivano. Selain itu, tidak ada pula uang pengganti sebagaimana tuntutan JPU KPK dikarenakan tidak ada kerugian negara.

BUPATI Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin 29 April 2019.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Sebelum menjatuhkan amar putusannya, majelis juga membacakan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, mencederai citra pendidikan, tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahan, dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara, yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, tidak menikmati hasil korupsi, dan masih muda.

Atas putusan majelis, terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan tim JPU KPK.

Seperti diketahui, terdakwa Irvan Rivano Muchtar bersama-sama dengan Kadisdik Cianjur, Cecep Sobandi, Kabid SMP, Rosidin, dan kakak ipar Irvan, Cepy Septhiady, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum. Irvano juga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Bupati Cianjur untuk memaksa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP TA 2018 memberikan potongan penerimaan DAK Fisik SMP di Cianjur.

Dalam uraiannya disebutkan, pemotongan yang dilakukan para terdakwa mencapai total Rp6.943.860.000. Semua pemotongan dana tersebut berasal dari DAK Fisik yang dikucurkan pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.

Pemotongan yang dilakukan Irvan Rivano Muchtar dengan cara memotong DAK yang diterima 137 SMP se-Cianjur sebesar tujuh persen. Pemotongan dilakukan dua kali, pertama dua persen saat dana tersebut cair dan sisanya lima persen saat realiasasi.***

Bagikan: