Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Harga Dasar Air Naik hingga Tiga Kali Lipat

Novianti Nurulliah
ILUSTRASI.*/DOK PR
ILUSTRASI.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menaikkan harga dasar air dua hingga tiga kali lipat dari harga sebelumnya. Saat ini harga dasar air permukaan di Jabar hanya Rp 60/m3 yang sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 29/2002, Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar Linda Al Amin mengatakan, rencana kenaikan harga dasar air tersebut dilakukan guna meningkatkan PAD Jabar dari air yang selama ini harganya terbilang rendah Rp 60/m3. Rencana kenaikan tersebut akan mereka tempuh dengan hati-hati dan penuh pertimbangan merujuk pada PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

"Kita sedang mempersiapkan soal harga dasar ini sehingga secara signifikan bisa meningkatkan PAD dari pajak air permukaan nanti kita kerjasama dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sedang siapkan revisi keputusan gubernur untuk mengatur harga dasar air," kata Linda, Minggu, 8 September 2019.

Menurut dia, saat ini penggunaan air permukaan banyak digunakan untuk air kemasan, listrik dan PDAM serta sektor industri. Kenaikan tersebut dipastikan akan berdampak pada masyarakat.

"Makanya kita sekarang adakan kajian dan simulasi, bisa jadi nanti hasil kajiannya berbeda, misalnya wilayah Utara, Tengah, Selatan itu harusnya dibedakan atau tiap kabupaten/kota tidak bisa disamaratakan tetapi harus ada kenaikan karena ini sudah menjadi temuan juga, kita punya potensi menambah PAD, tetapi tidak kita lakukan," ujar dia.

Adapun kajian yang akan dilakukan, kata Linda, termasuk pengkajian penggunaan air antara industri dan masyarakat karena bisa jadi beda penggunaannya. "Nanti kita buat kriteria yang penting dia berada di-range berapa, nanti kita atur," ujar dia.

Diakui Linda, saat ini kajian rencana kenaikan harga dasar air tersebut sedang dilakukan dan tahun depan harus sudah diterapkan. "Begitu ditetapkan di Kepgub kota/kabupaten bisa naikan. Tahun depan kita targetkan mulai dinaikan," kata dia.

Terkait jumlah PAD dari penggunaan air permukaan, kata dia merupakan kewenangan Bapenda. Pihaknya hanya bertugas mencatat NPA (nilai perolehan air). Dinasnya yang menghubungi wajib pajak, mencatat berapa banyak pemakaian airnya dan dilaporkan ke Bapenda. Kemudian Bapenda yang menagih berdasarkan harga dasar air yang ada di Keputusan Gubernur (Kepgub) No 29 tahun 2002.

Selain menaikkan harga dasar air, lanjut Linda, pihaknya pun akan melakukan optimalisasi peningkatan pajak dasar air di antaranya dari Waduk Jatiluhur. Menurut dia, terdapat salah satu objek pajak pengguna air permukaan di Waduk Jatiluhur yang belum secara signifikan membayar pajak airnya. Salah satu objek pajak tersebut sudah dalam tahap  pembicaraan dan pembahasan bersama.

"Mudah-mudahan segera terwujud karena sudah bertahun-tahun," kata dia.

Selebihnya, Linda mengatakan, rencana peningkatan harga dasar air merupakan bagian dari kegiatan unggulan PSDA. Selain peningkatan PAD mereka akan memperbaiki maupun membangun irigasi, dan pembuatan embung.

Pengguna air tanah

Sebelumnya, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Barat mencatat sebanyak 7.400 pengguna air tanah untuk pengusahaan ada di Jabar hingga 2019 ini. Dari jumlah tersebut 1.625 di antaranya baru teridentifikasi habis izin maupun belum mengantongi izin.  Sisanya sekitar 6.000 pengguna air tanah mengantongi izin sekaligus merupakan wajib pajak air tanah. 

"Dari 7.400 pengguna air tanah kita lakukan pembinaan pengawasan, yang baru teridentifikasi 1.625 tidak punya izin termasuk yang habis izin masa berlakunya. Sisanya masih diidentifikasi kan masa berlaku izin itu beda-beda ada yang selisihnya hanya satu hari atau dua hari dengan yang lain. Ini kita kerja sama dengan bapenda kota kabupaten untuk dorong dan inventarisasi terhadap perizinannya," kata Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono pada "PR", Rabu, 31 Juli 2019 lalu.

Dikatakan dia, pengguna air tanah yang wajib pajak itu adalah sesuai dengan pemahaman ESDM adalah yang memiliki izin atau kurang dari 6.000 pengguna air tanah. Tentunya mereka memiliki NPA (nilai perolehan air) yang ditandatangani provinsi sebagai dasar pengenaan pajak.

"Ada beberapa di Jabar pengambil air tanah yang belum memiliki izin atau izin habis berlaku ini sedang kita dorong berproses perizinannya," kata dia. 

Diakui dia, Berdasarkan  UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan air tanah itu sudah beralih dari kota kabupaten ke pemerintah provinsi. Yang namanya penerbitan perizinan itu semuanya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Dalam hal ini Dinas ESDM sejak 2015 telah efektif menerapkan amanah UU tersebut.***

Bagikan: