Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Kemenag Berlakukan Aturan Baru untuk Umrah

Sarnapi
ILUSTRASI tata cara umrah.*/ANTARA
ILUSTRASI tata cara umrah.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama mengubah aturan pendaftaran ibadah umrah sehingga nama-nama masuk ke jaringan komputer layaknya daftar haji reguler. Kebijakan ini untuk lebih mengawasi pemberangkatan maupun pemulangan jemaah umrah agar tak ada penelantaran jemaah.

"Kemenag membuat sistem pengawasan umrah melalui jaringan komputer Sistem Komputerisasi Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh)," kata Ketua Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji (FKS Patuh) Jabar, Wawan R. Misbach, di Qiblat Tour, Selasa 3 September 2019.

Lebih jauh Wawan yang juga direktur Qiblat Tour menyatakan, untuk proses pendaftaran umrah dimulai dengan pihak travel membuat paket umrah sesuai dengan aturan Kemenag. "Yakni paket yang dijual minimal harganya Rp 20 juta. Kalau ada travel umrah yang membuat paket umrah di bawah Rp 20 juta harus membuat keterangan kepada Kemenag," ujarnya.

Tentunya pihak travel umrah juga harus menjelaskan hak-hak yang akan diterima jemaah seperti hotel, penerbangan dan lain-lain.  "Setelah ada jemaah umrah yang mendaftar, maka pihakbtravel memasukkan nama-nama jemaah ke Siskopatuh Kemenag. Dari Siskopayuh ini pihak travel akan mencetak surat pendaftaran sekaligus perjanjian umrah yang ditandatangani  jemaah tersebut," katanya.

Setelah itu, jemaah umrah menuju ke bank untuk pembayaran paket umrah dengan pembayaran minimal Rp 15 juta. "Pembayaran ke Bank layaknya haji reguler maupun haji plus. Nah pembayaran ke Bank ini untuk  mendapatksn nomor porsi umrah," ucapnya.

Selain membayar biaya umrah ke bank, kata Wawan, jemaah umrah juga diharuskan melakukan pembayaran asuransi kepada pihak travel umrah. "Pihak travel sudah bekerja sama dengan pihak asuransi sebab nantinya pihak travel yang akan menginput data polis asuransi ke Siskopatuh. Pihak travel juga menginput data visa dan tiket penerbangan agar jemaah siap berangkat," jelasnya.

Tahap terakhir adalah pihak travel mencetak kartu jemaah atau name tag. "Pihak travel juga diwajibkan membuat laporan berupa realisasi laporan akhir keberangkatan jemaahnya," tuturnya.

Sedangkan Sekretaris FKS Patuh Jabar, Rachmat Wildan mengatakan, pemerintah Arab Saudi sudah membuka pelayanan visa umrah meski jemaah haji masih berada di tanah suci. "Mulai 1 Muharram kemarin atau Minggu (1/9/2019) pihak Arab Saudi sudah membuka pelayanan visa umrah. Pelayanan ini lebih cepat dibandingkan tahun lalu karena biasanya jemaah haji pulang semua baru dibuka pelayanan visa umrah," kata Rachmat yang juga pimpinan Mazq Tour.***

Bagikan: