Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Anggaran Sudah Terpakai Habis, Layanan Jampersal di Cimahi Sementara Dihentikan

Ririn Nur Febriani
null
null

CIMAHI, (PR).- Sempat berlangsung hingga Juni 2019, program Jaminan Pelayanan Persalinan (Jampersal) bagi warga kurang mampu di Kota Cimahi kini terhenti. Penghentian pelayanan tersebut karena support anggaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Jampersal tahun 2019 sudah habis.

Demikian diungkapkan Sekretaris Dinkes Kota Cimahi Chanifah Listyarini, Senin, 2 September 2019. "Anggaran dari pusat sudah habis, untuk sementara ini layanan terhenti," ujarnya.

Rini, sapaan Chanifah Listyarini, mengatakan program Jampersal yang sempat berjalan sampai akhir Juni 2019 diakses oleh 128 warga Kota Cimahi. Mereka yang dapat mengakses layanan tersebut merupakan warga kurang mampu.

Total anggaran DAK Kemenkes yang sudah digunakan mencapai Rp474.000.000. Anggaran itu lebih kecil dibandingkan dengan dukunban anggaran di tahun 2018 yang mencapai Rp 2.181.000.000. "Memang anggarannya lebih sedikit dibanding tahun lalu," ujarnya.

Program jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. "Jampersal itu insidental. Manakala ada pertolongan persalinan dengan syarat tertentu yang dapat dibantu dari Jampersal maka bisa digunakan," jelasnya.

Namun, program Jampersal tidak dihentikan secara total. Tahun depan DAK untuk program tersebut akan kembali dikucurkan. "Untuk tahun 2020 dapat alokasi lagi dari pusat,  menurut informasi kurang lebih Rp 900 juta," ungkapnya. 

Bagi masyarakat kurang mampu yang tadinya menggunakan Jampersal untuk sementara akan dialihkan menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. 

Selain itu, warga itu kurang mampu diminta untuk mendaftarkan diri menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui skema yang dibayarkan pemerintah daerah. "Kalau mereka tidak mampu, segera mendaftar untuk mendapatkan fasilitas BPJS yang dibayar pemerintah," ucapnya.***

Bagikan: