Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Cerah berawan, 21.7 ° C

Pemprov Jabar Usulkan APBD 2020 Rp 45,268 Triliun

Novianti Nurulliah
Ilustrasi.*/REUTERS
Ilustrasi.*/REUTERS

BANDUNG, (PR).- Plh Sekda Jabar Daud Achmad selaku Ketua TAPD Jabar didampingi Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Nurdialies mengatakan, terkait dengan anggaran 2020, pihaknya mengusulkan volume APBD sekitar Rp 45,268 triliun yang tengah masuk proses pembahasan. 

"Hal itu masih dalam pembahsan dengan DPRD. Dan pembahasan ini tidak hanya akan dibahas sekali saja dengan Banggar periode sekarang, tapi akan dibahas lagi nanti setelah DPRD periode selanjutnya dilantik," ujar dia, Kamis, 22 Agustus 2019.

Adapun jumlah yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 37 triliun lebih, di antaranya 2020 nanti pemerintah provinsi akan mengakomodir penggratisan SMA dan SMK untuk warga miskin.

Sementara itu, Pemprov Jabar telah menetapkan 9 prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2020: Peningkatan akses pendidikan, desentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Kemudian, pendidikan agama dan tempat ibadah juara, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis untuk ekonomi lemah dan inovasi pelayanan publik serta penataan daerah.

Selain itu ada beberapa kegiatan penting yang menjadi atensi pada 2020, seperti pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI 2020 di Papua, dan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di delapan kabupaten/kota.

Serapan

Serapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2019 hingga 21 Agustus 2019 sudah mencapai 49,13 persen atau nyaris mendekati angka ideal 50 persen jika dilihat dari pertengahan Agustus seperti ini. Dibandingkan dengan hari yang sama pada tahun lalu, pencapaian angka tersebut lebih besar ketimbang 2018 yang mencapai 47,33 persen.

Belanja tidak langsung yang mencapai Rp 28,1 triliuan sudah terserap Rp 15,04 triliun, sedangkan belanja langsung dari Rp 8,9 triliun terserap Rp 3,2 triliun.

Pihaknya terus menggenjot agar pencairan dilakukan. Diakui, capaian tersebut kebanyakan dari anggaran rutin. Namun memang, untuk pembangunan fisik agak terhambat. Di antaranya adanya gagal lelang sehingga harus menggelar pelelangan ulang.

"Idealnya memang 50 persen kalau untuk sampai pertengahan Agustus ini, kami terus dorong agar pencairan segera dilakukan," kata dia.***

Bagikan: