Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sedikit awan, 20.4 ° C

Masih Ada Perusahaan yang Bayar Pekerja di Bawah UMK di Bandung Barat

Cecep Wijaya Sari
Uang/DOK. PR
Uang/DOK. PR

NGAMPRAH, (PR).- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat melakukan pendataan terhadap sejumlah perusahaan yang belum membayar pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten. Sebab saat ini, masih ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

"Makanya, kami akan monitoring perusahaan-perusahaan itu agar bisa memenuhi hak-hak buruh,” kata Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KBB Intan Cahya Rachmat, Selasa, 20 Agustus 2019. 

Menurut Intan, banyak faktor penyebab perusahaan tidak membayar pekerjanya sesuai ketentuan UMK. Di antaranya, masalah keuangan perusahaan yang membengkak akibat biaya operasional yang tinggi.

“Kondisi ini mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Kami akan memfasilitasi aspirasi para buruh untuk dapat memperoleh haknya, termasuk memberikan solusi tebaik bagi perusahaan, karena kami juga punya tugas melakukan pembinaan,” ujar Intan.

Dia mengungkapkan, nilai UMK Bandung Barat tahun ini Rp 2.898.745. Berdasarkan data Disnakertans KBB, saat ini tercatat ada 823 perusahaan di Bandung Barat.

“Dan jumlah perusahaan tersebut yang terdaftar juga di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Intan.

Awal tahun ini, hampir semua perusahaan menyatakan kesiapan untuk membayar karyawan sesuai UMK. Hanya dua perusahaan yang menyatakan permohonan penangguhan UMK kepada gubernur.

Namun pada pelaksanaannya, menurut Intan, masih saja ada perusahaan yang tidak menepati kesepakatan tersebut. Hal ini menjadi evaluasi bagi Disnaker untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi aturan UMK.

Kesepakatan bersama

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebelumnya menegaskan, para pengusaha harus mematuhi keputusan upah minimum kabupaten yang telah ditetapkan untuk tahun 2019. Sebab, UMK ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha.

"Pengusaha harus legowo menerima keputusan ini. Kalau tidak, ya tidak usah bikin usaha di sini (KBB)," ujarnya.

Menurut dia, besaran UMK yang telah ditentukan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengusaha dan buruh yang difasilitasi pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan yang dapat mengakomodasi semua pihak. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pengusaha untuk tidak mematuhinya.

"Dalam menentukan UMK ini, pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator. Kami menjembatani pengusaha dan buruh agar tidak ada yang merasa dirugikan," ujar Umbara.***

Bagikan: