Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 24.7 ° C

Kemensos Angkat Bicara Terkait Lahan SLBN A Kota Bandung

Novianti Nurulliah
*/DOK.PR
*/DOK.PR

BANDUNG, (PR).- Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial Margowiyono menyatakan, rencana pembangunan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu Berstandar Internasional di lahan yang terletak di Jalan Pajajaran no 50-52 Kota Bandung masih dalam kajian. Hal itu bukan berarti SLBN A Kota Bandung yang menggunakan bangunan di lahan tersebut harus segera undur diri.

Pihaknya telah memberikan waktu selama lima tahun dalam status memberikan hak pinjam pakai kepada SLBN A Kota Bandung terhitung mulai 18 Januari 2019, dengan harapan selama masa pinjam pakai pemerintah daerah terkait mempersiapkan diri untuk segera menyiapkan lahan maupun bangunan untuk SLBN A Kota Bandung tersebut.

“Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Tentu kami terlebih dahulu perlu menyusun rencana cermat, termasuk kajian dari berbagai aspek sebelum sampai pada pembangunan fisik. Jadi bukan berarti kita langsung melakukan pembangunan, tapi kami akan memulainya secara bertapah dimulai dengan kajian-kajian terlebih dahulu,” kata Margo kepada “PR”, Rabu, 21 Agustus 2019.

Ditegaskan Margo, Kemensos telah memberikan hak pinjam pakai kepada SLBN  A Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan tidak mengubah fungsi dari pelayanan rehabilitasi sosial. Hal terserbut sesuai dengan permintaan Yayasan SLBN A Kota Bandung untuk melakukan pinjam pakai melalui surat Nomor 4 tahun 2019 tertanggal 18 Januari 2019.

Dalam perkembangannya, kata Margo, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat permohonan hibah tanah 15.000 m2 dengan surat Nomor 032/2942/BKD/07/2019 tanggal 9 Juli 2019.

“Kementerian Sosial telah merespon surat permohonanan hibah tersebut dengan Surat Tanggapan Atas Hibah Tanah dan Bangunan Jalan Pajajaran No. 51 dan 52, dengan surat No. 96.MS/C/07/2019 pada tanggal 25 Juli 2019,” kata Margo.

Pada surat tanggapan tersebut, antara lain Kementerian Sosial menyatakan, bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pajajaran Nomor 51 dan 52 tercatat sebagai milik Kementerian Sosial.  Dia menambahkan, tentunya sebagai asset milik Kemensos pihaknya akan memelihara bangunan tersebut.

Dia pun berharap terkait dengan rencana pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita tetap dalam satu komando patuh dengan kebijakan, antar pemimpin bicara dengan kepala dingin

Sementara itu, Kepala BRSPDSN “Wyata Guna” Sudarsono mengatakan, pembinaan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemensos. Pihak lain yang juga punya kontribusi adalah orangtua, keluarga, masyarakat dan  pemerintah daerah.

Sudarsono juga mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan tanah dan aset di lokasi BRSPDSN “Wyata Guna” Jalan Pajajaran No. 51 dan 52, Bandung bukan milik Kemensos

“Pemberitaan ini tidak benar. Kementerian Sosial RI sudah meminta penjelasan resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, dan dapat kami pastikan bahwa kami mengantongi bukti sah berupa sertifikat kepemilikan atas tanah dan aset di lokasi BRSPDSN “Wyata Guna” Jalan Pajajaran No. 51 dan 52, Bandung,” kata Sudarsono.

Menurut dia, masalah tanah sudah clear and clean. Ke depan, di atas lahan tersebut, Kemensos RI akan mengembangkan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar internasional.

Diakui dia, Kemensos dan pemda sudah bekerja mencari solusi untuk kepentingan masyarakat penyandang disabilitas.  Pada 12 Agustus lalu, Dinas Sosial Provinsi Jabar menginisiasi rapat untuk membahas BRSPDSN "Wyataguna" terkait perubahan statusnya dari panti menjadi balai. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan Dinas Pendidikan, BRSPDSN "Wyataguna", Biro Yanbangsos, Pertuni dan lainnya.

Dinas Pendidikan berkomitmen untuk merencanakan pembangunan sarana pendidikan berkebutuhan khusus dengan konsep boarding school yang dilengkapi pengasramaan. “Dinas Sosial Provinsi Jabar juga merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas termasuk sensorik netra,” kata Sudarsono.***

Bagikan: