Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Permohonan Hibah SLB A Ditolak Kemensos, Ridwan Kamil Akan Temui Langsung Mensos Agus Gumiwang

Novianti Nurulliah
PENYALURAN alat bantu dengar di PSBN Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu 13  Februari 2019 lalu oleh Menteri Sosial, Agus Gumiwang.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
PENYALURAN alat bantu dengar di PSBN Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu 13 Februari 2019 lalu oleh Menteri Sosial, Agus Gumiwang.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan segera menemui Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita terkait dengan lahan yang ditempati oleh SLB A Kota Bandung. Hal itu guna menindaklanjuti penolakan dari permohonan hibah lahan dan bangunan Sekolah Luar Biasa A Kota Bandung oleh Kemensos RI. Selain itu, soal perubahan status Wyataguna.

Pemprov telah mengajukan agar lahan dan bangunan SLB A Kota Bandung dihibahkan kepada Pemprov Jabar. Namun mendapat penolakan dari Kemensos RI, karena Kemensos akan membangun Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu Berstandar Internasional di lahan yang terletak di Jalan Pajajaran no 50-52 Kota Bandung itu. Kemensos meminta Pemprov Jabar mencari lahan pengganti dan segera memindahkan SLB A Kota Bandung tersebut.

"(Terkait Wyataguna) Posisinya adalah Ombudsman sedang meminta izin (memfasilitasi) bertemu dulu dengan Kementerian Sosial di pusat. Nanti hasilnya akan menjadi rekomendasi sambil saya mencari waktu bertemu dengan pak menteri di waktu dekat," kata Ridwan Kamil usai peresmian Rumah Singgah Humanis (Rangganis) di Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Selasa, 20 Agustus 2019.

Menurut dia, pada pertemuan nanti, pihaknya akan bicarakan banyak hal, salah satunya Wyataguna.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Jabar Dodo Suhendar mengatakan, terkait dengan SLB A Kota Bandung, Gubernur menginginkan bagaimanapun caranya agar kegiatan belajar mengajar di sana tidak terganggu. Adapun Ombudsman sudah meninjau langsung ke lapangan.

"Kami sebenarnya ingin berbagi peran dengan Kemensos karena ini kan sama-sama melayani masyarakat. Biar kami Pemprov yang mengelola sekolah, sekarang ini kami tidak mengelola karena bukan aset kami," kata dia.

Terkait dengan anak sekolah yang harus terpaksa pindah, pihaknya akan segera bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

"Minggu ini ya Ombudsman bicara dengan Kemensos, mudah-mudahan dengan titik temu bersama karena ini bukan hanya untuk Jawa Barat tapi Indonesia, mudah-mudahan dengan duduk bersama informasi lebih clear," ujar dia.

Sementara itu, terkait dengan berubahnya Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyataguna menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) 
Dinas Sosial Jawa Barat akan mengembangkan panti sosial di Jabar sebagai langkah jangka pendek untuk menampung penyandang disabilitas termasuk disabilitas netra akibat perubahan status Wyataguna.

Konsekuensinya, terdapat keterbatasan jumlah layanan terhadap penyandang disabilitas netra sejak Juli lalu. Selain itu, terkait status lahan yang ditempati Wyataguna pun akan dicarikan solusinya.

Dodo menuturkan, perubahan status dari panti menjadi balai merupakan kebijakan regulasi Kemensos yang menurunkan status panti menjadi balai. Kedudukan balai tersebut semacam rumah sakit rujukan. Oleh karena itu dari segi waktu dibatasi karena ini menyangkut penganggaran jadi tidak semuanya harus di balai. 

"Itu merupakan domain kemensos, sementara kita akan mengembangkan panti untuk menampung disabilitas. Cuma ini panti yang akan diakomodir itu seperti apa, akan ada persyaratan. Misalnya jika masih sekolah akan kita tampung kalau yang sudah lulus sekolah sudah punya keterampilan dan siap bekerja itu tentunya mandiri jadi tidak akan diakomodir," ujar Dodo.

Menurut dia, jika pihaknya mengurusi penyandang disabilitas yang mampu mandiri maka pihaknya telah berlaku tidak adil. Pasalnya masih banyak disabilitas lain yang membutuhkan fungsi panti.

"Kami rapatkan untuk inventarisir berapa jumlah anak, kemudian kriteria apa yang memang layak masuk panti. Ketika sudah jelas sekolah akan sama disdik. Kami tidak akan menampung yang tidak sesuai persyaratan nanti penggunaan uang negara itu akan dipertanggungjawabkan," kata dia.

Diakui dia, pihaknya akan memilah-milah siapa saja yang akan ditampung. Kemudian menjajaki program yang harus disiapkan. 

Namun untuk sementara, pihaknya akan mengembangkan kapasitas panti untuk disabilitas yang saat ini tidak hanya membina disabilitas netra saja. Misalnya, saat ini panti milik dinsos Jabar di Cibabat Cimahi kebanyakan disbilitas mental.

"Kapasitasnya ada 100 tapi kita akan mengembangkan daya tampungnya sebanyak 150 orang tapi tetap bercampur tinggal kita pilah," ujar dia.

Untuk jangka panjang, kata dia, pihaknya tengah mempertimbangkan pembangunan panti khusus dengan memanfaatkan aset yang ada di Bandung misalnya atau daerah lain.

"Kalau ada tanah luas tinggal dibangun, misalnya di Cirebon, Pangandaran dan Garut," ujar dia.***

Bagikan: