Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 22.1 ° C

Masih Ada 10.209 Fakir Miskin di Cimahi

Ririn Nur Febriani
ILUSTRASI operasi gelandangan pengemis (gepeng) menyasar perumahan.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI operasi gelandangan pengemis (gepeng) menyasar perumahan.*/DOK. KABAR BANTEN

CIMAHI, (PR).- Fakir miskin mendominasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Cimahi. Jumlahnya 10.209 jiwa.

Untuk itu, pelatihan keterampilan hingga rehabilitasi ditingkatkan harus agar masyarakat tersebut bisa terlepas dari jerat kemiskinan.

Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Kota Cimahi Agustus Fajar, mengatakan, berdasarkan data saat ini ada 17.463 jiwa masyarakat yang masuk kategori PMKS.

"Upaya yang paling mungkin dilakukan itu pelatihan keterampilan. Setelah mereka selesai pelatihan, maka punya bekal untuk bekerja mencari pekerjaan," ujarnya, Minggu, 18 Agustus 2019.

Meskipun demikian, jumlah PMKS di Kota Cimahi mengalami penurunan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlahnya 18.763 jiwa, dan pada tahun 2018, jumlahnya jadi 18.120 jiwa.

Faktor yang menyebabkan penurunan jumlah PMKS setiap tahunnya biasanya karena banyak yang sudah meninggal atau pindah domisili.

"Ada juga yang sudah sejahtera, jadi otomatis tidak lagi terdata sebagai PMKS," tuturnya. 

Dengan jumlah terbanyak, PMKS kategori fakir miskin perlu penanganan serius dari pemerintah, lantaran keluarga penyandang status fakir miskin rentan menjadi penyumbang gelandangan dan pengemis. 

"Mengemis bagi keluarga fakir miskin itu bisa jadi jalan pintas, karena mereka harus secepat mungkin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perlu ada peran pemerintah, selain memberikan bantuan baik materil maupun pembekalan keterampilan," katanya.

Indikator miskin

Adapun indikator keluarga yang dianggap fakir miskin yakni dari sisi kepemilikan aset, pekerjaan, dan penghasilan perbulan yang jika diakumulasikan skornya di bawah 10 persen dari Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial. 

Berdasarkan BDT, skor 25 persen ke bawah masuk kategori miskin, dan 40 persen ke bawah rentan miskin, yang bisa jadi langsung masuk kategori miskin karena banyak faktor. 

"Mesti dipantau terutama kategori 40%. Mereka punya pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau mereka bekerja tapi malas dan akhirnya mengalami PHK, jadi banyak kemungkinan," ujarnya.***

Bagikan: