Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya berawan, 27.8 ° C

Eksekusi Lahan untuk Jalur Kereta Cepat Dihadang Warga

Cecep Wijaya Sari
WARGA menyatakan penolakan eksekusi lahan terdampak pembangunan trase kereta cepat di Kampung Tegallaja, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 15 Agustus 2019. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan ganti rugi untuk lahan yang terdampak.*/CECEP WIJAYA/PR
WARGA menyatakan penolakan eksekusi lahan terdampak pembangunan trase kereta cepat di Kampung Tegallaja, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 15 Agustus 2019. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan ganti rugi untuk lahan yang terdampak.*/CECEP WIJAYA/PR

NGAMPRAH, (PR).- Eksekusi lahan untuk jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Tegallaja, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 15 Agustus 2019, dihadang warga pemilik rumah yang terdampak. Warga menilai, eksekusi dilakukan secara mendadak, sementara kesepakatan ganti rugi masih berproses di pengadilan.

Tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung datang bersama aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk mengeksekusi lima rumah yang terdampak. Namun, para pemilik rumah didampingi kuasa hukum memilih bertahan di rumah mereka, sehingga sempat terjadi ketegangan dengan petugas.

Salah seorang keluarga terdampak, Dewi (55) mengungkapkan, eksekusi terkesan mendadak, sehingga membuat kaget para pemilik rumah. Apalagi, Tim eksekusi datang bersama aparat kepolisian dan TNI. 

"Kok seolah-olah kami ini teroris, dikepung dengan sejumlah aparat lengkap.  Kami sudah tutup pagar, tapi mereka memaksa masuk. Bahkan, kakak saya sampai jatuh pingsan karena kaget dan takut," ujarnya.

Dia menuturkan, pihaknya saat ini masih memproses kesepakatan ganti rugi di pengadilan. Saat ini pun, pihak keluarga mengaku belum menerima ganti rugi sepeser pun terkait dengan pembebasan lahan mereka.

Menurut Dewi, pihak keluarga masih bernegosiasi mengenai kesepakatan ganti rugi. Pasalnya, rumah yang mereka tempati sudah dihuni puluhan tahun, dan kini telah menjadi bangunan permanen yang juga dijadikan tempat usaha.

"Kami bukan menolak pembebasan lahan. Kami hanya minta keadilan dan itu sedang diproses di pengadilan. Jadi, tidak seperti ini caranya kalau mau mengeksekusi," ujarnya menyesalkan.

Salah seorang pengacara warga, Fahmi  mengatakan, proses eksekusi tersebut cacat hukum, sehingga tidak bisa dipaksakan. Pihaknya yang diberi kuasa oleh H Atang Salim, Deden Rohendi, dan Teulis Rohaeti, mengatakan bahwa warga tidak pernah diajak konsinyasi atau musyawarah terlebih dahulu. 

"Tiba-tiba, muncul harga yang ditetapkan sepihak untuk membayar luas lahan milik tiga klien kami seluas 712 meter persegi. Ini cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan, apalagi pembacaan eksekusi dilakukan bukan di objek perkara," ujarnya.

Menurut dia, eksekusi paksa atas penetapan permohonan konsinyasi Nomor 01/PDT/KONS/2018/PN.BLB tanggal 31 Mei 2018 tidak dapat dilaksanakan. Soalnya, tidak pernah ada rapat musyawarah penetapan ganti rugi kerugian tanggal 17 Mei 2018 maupun 18 Mei 2018 di desa ini oleh pihak PSBI, KCIC, atau BPN dengan warga. 

Fahmi menyebutkan, lahan seluas 712 meter persegi itu dihargai Rp 6 miliar untuk tanah, bangunan, dan ganti rugi non fisik. Padahal, ada sisa tanah yang tidak masuk ke dalam trase KA Cepat milik tiga keluarga tersebut seluas 133 meter persegi yang tidak ikut dibayar. "Ini jelas merugikan karena lahan tersebut berpotensi tidak terpakai, sehingga wargalah yang dirugikan," ujarnya.***

Bagikan: