Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Hujan singkat, 31.2 ° C

BPJS Terlambat Bayar Klaim, Rumah Sakit Terpaksa Berutang

Ririn Nur Febriani
BPJS Kesehatan/DOK. PR
BPJS Kesehatan/DOK. PR

CIMAHI, (PR).- Lambatnya pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdampak pada biaya operasional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat. Klaim yang belum dibayarkan hingga mencapai Rp 36 miliar menyebabkan rumah sakit berutang untuk pembayaran obat hingga alat kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Cibabat Reri Marlia mengatakan, klaim dari BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan untuk bulan Mei-Juli 2019 dengan rincian Rp 9 miliar-10 miliar per bulan.

"Pembayaran klaim baru dibayar sampai Bulan Maret 2019. Tiga bulan terakhir sampai Juli belum," ujarnya, Kamis 15 Agustus 2019.

Reri menjelaskan, dampak tertunggaknya pembayaran dari BPJS Kesehatan tersebut memengaruhi operasional rumah sakit. Misalnya saja,  terlambatnya pembayaran honor tambahan bagi para Tenaga Harian Lepas (THL) RSUD Cibabat.

"Sempat ada permasalahan jasa pelayanan untuk para tenaga kesehatan karena mereka belum mendapatkan hak," urainya.

Permasalahan juga meluas terhadap pengadaan obat-obatan, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan pengadaan alat kesehatan.

"Kita masih utang ke pabrik obat,  sekarang posisi mencapai Rp 22 miliar untuk obat-obatan, alat kesehatan dan PMKP," ungkap Reri.

RSUD Cibabat merasa lega sebab pihak penyedia obat, alat kesehatan, dan PMKP memberikan kelonggaran untuk pelunasan. "Untungnya mereka cukup pengertian, pelunasan bisa ditunda sampai ada pembayaran klaim dari BPJS," katanya.

Khawatir pembayaran dari BPJS Kesehatan belum terealisasi dalam waktu dekat, lanjut Reri, pihaknya tengah memproses pinjaman kepada perbankan. Pembayaran pinjaman akan menjadi tanggung jawab dari BPJS Kesehatan.

"Lagi proses sekarang dengan perbankan agar cair pinjaman," katanya.

Meski pembayaran dari BPJS Kesehatan tersendat, lanjut Reri, pihaknya menjamin pelayanan terhadap pasien tetap optimal. "Pelayanan masih berjalan lancar, tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS, Jamkesda, maupun pasien umum," tuturnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Cimahi Zakaria Anshori menilai, dokter di Kota Cimahi tetap profesional meski ada permasalahan keuangan di rumah sakit akibat keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan.

IDI Kota Cimahi sempat berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi mengenai permasalahan ini. Namun, jawabannya karena belum menerima kiriman dari BPJS Kesehatan pusat.***

Bagikan: