Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sebagian berawan, 18.8 ° C

Sulit Jamin Profesionalisme, Wali Kota Cimahi Masih Ragukan Wacana ASN Bekerja dari Rumah

Ririn Nur Febriani
null
null

CIMAHI, (PR).- Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna belum bersedia menerapkan wacana aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Cimahi bekerja dari rumah. Tatap muka masih dibutuhkan layanan birokrasi, alih-alih bisa meningkatkan kinerja kebijakan tersebut khawatir malah mengendorkan profesionalisme ASN.

"Saya menilai belum saatnya. Jujur saja diakui bahwa kebanyakan dan pada umumnya ASN saat bekerja di rumah tidak se-disiplin kerja di kantor. Nanti malah kontraproduktif," ujarnya, ditemui usai upacara Hari Pramuka ke-58 tingkat Kota Cimahi di Plaza Rakyat Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Rabu, 14 Agustus 2019.

Menurut Ajay, ketidaksiapan penerapan ASN bekerja dari rumah terutama soal profesionalitas jajaran ASN. "Bukan tidak percaya pada jajaran saya, tapi jaminan profesional dan bertanggungjawab atas tugasnya bagaimana. Sebab, hal itu berpengaruh langsung terhadap layanan kepada masyarakat," ucapnya.

Pihaknya tak bisa memprotes jika Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bakal mewujudkan hal itu. "Boleh saja Kemenpan ada wacana itu tapi Cimahi belum bisa, saya belum kasih ijin. Bagaimana budaya disiplin dan profesional tertanam atas kesadaran pribadi masing-masing ASN sebetulnya itu yang kami harapkan. Pengawasannya sulit, di kantor saja masih ada jeda layanan minum kopi dulu, merokok dulu. Nanti kalau di rumah, ada alasan urusan domestik belum selesai sehingga kerjaan dikesampingkan. Masyarakat menunggu hasil kerja kita," tuturnya.

Sekda Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan menilai, penerapan wacana ASN bekerja dari rumah bukan sekedar pengaturan dari sisi disiplin kepegawaian. Secara disiplin pegawai, angka ketidakhadiran dengan keterangan sakit, ijin, atau absen masih ada meski persentasenya kecil. 

Dibutuhkan kesiapan perangkat yang harus mendukung terwujudnya layanan publik tetap terjamin secara optimal. "Kemajuan teknologi memungkinkan semua bisa berkontribusi dimanapun, dikaitnya dengan era industri 4.0 yang harus diperhitungkan. Namun, perlu dipikirkan matang soal penerapannya di daerah," ujarnya.

Menurut Dikdik, pihaknya masih perlu untuk meyakinkan bahwa setiap ASN menjalankan tugas. Dengan bekerja di rumah, kontrol dan pengawasan sulit dilakukan karena itu ranah pribadi. "Koordinasi langsung tetap dibutuhkan," katanya.

Pelayanan publik belum sepenuhnya ditopang pemanfaatan teknologi informasi, tidak semua layanan tersedia secara aplikasi atau online. "Terbayang jika masyarakat datang ke pemkot sementara petugas ada di rumah, maka komunikasi menjadi hambatan," ucapnya.

Dibutuhkan infrastruktur yang dapat mendukung pelayanan jarak jauh. "Persoalannya, bagaimana menyiapkan sarana prasarana dan tidak murah. Butuh sistem yang harus terbangun secara komprehensif. Bukan tidak mungkin hal itu diterapkan di Indonesia secara menyeluruh, tinggal kesiapan sarana prasarana serta SDM-nya," katanya.***

Bagikan: