Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 23.3 ° C

Ridwan Kamil: Di Daerah Tidak Ada Koalisi Oposisi , Semua Kolaboratif

Novianti Nurulliah
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil. */DOK. HUMAS PEMPROV JABAR
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil. */DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG, (PR), - Wajah baru DPRD Jabar 2019-2024 diyakini Gubernur Jabar Ridwan Kamil memiliki semangat membangun Jabar meski didominasi oleh partai-partai yang bukan pendukung Ridwan pada Pilgub 2018 lalu.

Untuk diketahui, Gerindra mendominasi DPRD Jabar dengan 25 kursi, disusul oleh PKS dengan 21 kursi dan PDIP dengan 20 kursi,  kemudian Golkar 16 kursi.

Sementara partai pendukung atau koalisi pengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur Jabar hanya PKB yang  mendapatkan lebih banyak yaitu 12 kursi, sedangkan Nasdem 4 kursi, dan PPP 3 kursi.

"Saya kira uniknya di Jabar tiap lima tahun ada perubahan komposisi menandakan aspirasi Jabar yang mungkin relevan sesuai ekspetasinya, " Kata Ridwan di Gedung Sate, Rabu 14 Agustus 2019.

Menurut Ridwan, dengan komposisi saat ini, DPRD Jabar nanti akan diketuai oleh Gerindra,  PKS, Golkar,  PDI Perjuangan dan PKB. Hal itu merupakan hasil yang wajar. Namun dengan komposisi tersebut bukan berarti DPRD saat iini akan jadi oposisi pemerintah.

"Di daerah enggak ada koalisi oposisi, semua cair, semua diberi komunikasi yang memadai, semua kolaboratif membangun Jabar Juara. Saya sudah ketemu sama pimpinan-pimpinan partai secara informal semua menyatakan semangat membagun Jabar," Tutur dia.

Ditegaskan Ridwan, tugas DPRD tidak ada yang baru siapapun atau bagaimanapun komposisinya.Dewan itu berfungsi melakukan pengawasan,  penganggaran dan membuat legislasi. Yang penting semangatnya kebersamaan saja.

"Bangunan Jabar kan bukan untuk orang perorang dan definisi pemerintah daerah  dibagi dua. Eksekutif dan legislatif, " ucap dia.

Pengamat politik dan pemerintahan dari UPI Karim Suryadi meminta DPRD yang akan dilantik untuk memosisikan sebagai bagian dari pemerintah daerah selain tetap menjalankan tiga fungsi utamanya.

"Jadi kalau  harapan saya sih lebih fokus kepada bagaimana DPRD ini memosisikan diri sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah melakukan fungsinya yang 3 macam itu. Bagaimana fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan di daerah, bagaimana penyusunan anggaran, dan bagaimana penyusunan legislasi di daerah. itu  sudah wajib dan tidak perlu dibahas, artinya tugas pokok dan utama itu wajib dilakukan, " kata Karim.

Ia menekankan, yang harus didorong itu sebenarnya fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. ”Mengapa fungsi pengawasan? Mengapa misalnya di daerah sering terjadi tindak pidana korupsi, lalu pertanyaannya kemana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan sehingga terjadi penyimpangan. Jadi saya melihat maraknya korupsi di daerah itu berhubungan dengan efektivitas kinerja DPR dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, " kata dia.

Yang kedua, lanjut dia, legislasi karena berhubungan dengan bagaimana DPRD menyerap aspirasi dan mengagregasi memadukannya ke dalam perundang-undangan. Kalau selama ini dirasakan masih banyak persoalan di daerah,  itu terkait dengan kendornya fungsi legislasi. ***

Bagikan: