Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 22.3 ° C

Ombudsman: CPNS Bandung Barat yang Lulus tapi Diminta Mengundurkan Diri Bisa Layangkan Surat Keberatan

Hendro Susilo Husodo
ARSAL Fatra Yoga Pratama (kiri) bersama istrinya menunjukkan dokumen kelulusan calon pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, di Padalarang, Jumat, 9 Agustus 2019.*/HENDRO SUSILO/PR
ARSAL Fatra Yoga Pratama (kiri) bersama istrinya menunjukkan dokumen kelulusan calon pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, di Padalarang, Jumat, 9 Agustus 2019.*/HENDRO SUSILO/PR

NGAMPRAH, (PR).- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyarankan agar peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang tersandung masalah ijazah untuk melayangkan surat keberatan ke panitia seleksi. Alasannya, panitia sudah meluluskan peserta CPNS meski ijazahnya tak sesuai. 

Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, jika peserta CPNS merasa dirugikan dengan pembatalan keputusan yang telah menetapkannya lulus CPNS, maka peserta CPNS tersebut dapat mengajukan surat keberatan ke panitia. Surat keberatan itu sebagai internal complain handling, agar pelapor bisa mendapatkan keadilan. 

"Nanti surat keberatannya bisa disampaikan ke pihak yang menyatakan dia tidak memenuhi syarat (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KBB) dan tembusannya ke instansi terkait, termasuk ke Ombudsman juga bisa," kata Haneda, Minggu, 11 Agustus 2019. 

Menurut dia, langkah tersebut sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Ombudsman, di mana ketika peserta merasa dirugikan wajib melakukan internal complain handling terlebih dahulu. Setelah itu, pelapor menunggu tanggapan dari terlapor selama dua pekan. 

"Menyampaikan keluhan pada tingkat ini agar ada yang mengetahui bahwa dia sedang dirugikan oleh pihak lain, kemudian tunggu respons-nya selama dua minggu," katanya.

Pihak BKPSDM selaku terlapor, dijelaskan dia, harus bisa memberikan jawaban yang berlandaskan dasar hukum yang jelas. Apabila ada alasan yang jelas, maka hasilnya bisa dikembalikan ke peserta yang merasa dirugikan tersebut.

"Pilihannya, kemungkinan peserta itu menerima atau tidak jawaban dari BKPSDM. Kalau tidak menerima, dia bisa meminta perlindungan ke lembaga lain, termasuk ke Ombudsman," tuturnya.

Langkah tepat

Lebih lanjut, Haneda menilai, langkah BKPSDM yang meminta peserta CPNS mengundurkan diri karena ijazahnya tak sesuai sudah cukup tepat. Akan tetapi, pihaknya menyayangkan panitia seleksi yang tidak mengetahui ada kesalahan ijazah saat seleksi administrasi.

"Langkah dari pemkab bisa dibilang tepat, karena peserta itu tidak memenuhi syarat formal sebagai CPNS. Namun, kenapa panita tidak mengetahui ada kesalahan ijazah saat seleksi awal," katanya.

Semestinya, kata Haneda, panitia seleksi bisa jeli ketika ada kesalahan administrasi dari peserta CPNS. Lantaran luput dari panitia, peserta CPNS dapat mengikuti tes berikutnya hingga akhirnya dinyatakan lulus. Pada akhirnya, kelulusannya pun terpaksa dibatalkan, bahkan peserta CPNS itu diminta mengundurkan diri. 

"Seharusnya sejak awal BKPSDM bisa memastikan persyaratan peserta sudah clean and clear. Namun, kalau ditemukan ada masalah setelah peserta dinyatakan lolos, BKPSDM juga pasti menggunakan SOP yang dimiliki," katanya.

Sebelumnya diberitakan Pikiran Rakyat, peserta CPNS bernama Arsal Fatra Yoga Pratama (29) mengikuti seleksi CPNS di Pemkab Bandung Barat tahun 2018. Dia mendaftar untuk formasi paramedik veteriner terampil di Dinas Perikanan dan Peternakan, dengan syarat ijazah D-3.

Akan tetapi, Arsal yang melampirkan ijazah S-1 dapat lolos seleksi administrasi. Dia juga lolos seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, sehingga dinyatakan lulus CPNS. Namun, setelah Arsal lulus, BKPSDM tak bisa memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) baginya, karena terdapat ketidaksesuaian ijazah.***

Bagikan: