Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sebagian berawan, 18.8 ° C

Hindari Sengketa, Panitia Pilkades Diimbau Terapkan Asas Yuridis

Handri Handriansyah
null
null

SOREANG, (PR).- Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) diimbau untuk lebih mengutamakan asas yuridis dalam penentuan hak suara pada Pilkades Serentak Kabupaten Bandung 26 Oktober 2019 mendatang. Dengan begitu, diharapkan tidak akan terjadi sengketa keabsahan daftar pemilih dan berujung pada gugatan yang mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar mengatakan, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkades selama ini memang selalu menjadi masalah yang sangat krusial. "Hampir di setiap sosialisasi kami selalu bahas masalah ini," ujarnya ketika dihubungi Pikiran Rakyat, Minggu, 11 Agustus 2019.

Hal itu, kata Cecep, tak lepas dari aturan yang berlaku bahwa penduduk yang memiliki hak pilih adalah mereka yang minimal enam bulan tidak terputus-putus tinggal di desa tersebut dengan dibuktikan oleh identitas kependudukan. Tetapi kenyataannya, banyak penduduk yang sudah lama tinggal di suatu desa tetapi belum memiliki identitas kependudukan dengan alamat di desa tersebut.

"Solusinya, buka saja perekaman KTP elektronik bagi mereka. Jadi, tidak ada masyarakat yang tinggal lama di suatu desa tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan merasa tidak diberikan hak pilihnya," kata Cecep.

Cecep menambahkan, asas yuridis lebih wajib ditegakkan ketimbang asas faktual di lapangan. Soalnya, tidak sedikit juga penduduk yang tinggal di suatu desa tertentu, sudah memiliki identitas kependudukan setempat meskipun belum tinggal lebih dari enam bulan di desa tersebut.

Tidak terkecuali bagi para pemilih pemula yang sebelumnya tak memiliki hak pilih dalam Pilkades maupun Pemilu. "Kalau menggunakan asas yuridis, mereka yang genap berusia 17 tahun pada 26 Oktober 2019, juga bisa mendapatkan hak pilih," ucapnya.

Bekerja di luar negeri

Di sisi lain, kata Cecep, ada sejumlah penduduk yang saat ini bekerja di luar negeri meski masih memegang identitas kependudukan suatu desa. Jika menggunakan asas faktual, mereka kehilangan hak pilih karena sudah lama atau setidaknya dalam enam bulan terakhir tidak tinggal di desa tersebut.

"Kalau menggunakan asas yuridis, mereka tetap memiliki hak pilih karena masih memegang KTP desa tersebut. Soal mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak, itu kembali kepada mereka," kata Cecep.

Pelaporan DPT

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan Subandi mengatakan, pihaknya sudah membuka pelaporan daftar pemilih tetap (DPT) dari P2KD sejak 7 Agustus 2019 lalu. Dia berharap, P2KD menggunakan waktu yang masih tersisa sampai 31 September 2019 untuk memperbaiki DPT tersebut guna menghindari permasalahan di kemudian hari.

Tak hanya untuk mengantisipasi hak pilih yang belum terfasilitasi, batas waktu yang cukup panjang itu juga sengaja diberikan agar P2KD benar-benar membuat DPT yang tidak bisa diganggu gugat lagi setelah diserahkan ke DPMD. "Kemarin ada yang mau membuat daftar pemilih khusus (DPK), itu tidak ada dalam aturan di Pilkades ini," ujarnya.

Menurut Tata, sebaiknya DPT yang sudah dibuat diperbaiki dulu sebelum diserahkan ke DPMD. Dengan begitu, tidak perlu ada DPK untuk memfasilitasi pemilih baru. Hal itu juga untuk menghindari gugatan di kemudian hari seperti yang pernah terjadi di Pilkades Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, pada 2017 lalu.

Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan salah seorang calon Yuyung Indra Cahya Surat Putusan Nomor 161/G/2017/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2018 Jo Nomor 193/B/2018/PTUN.JKT tanggal 17 September 2018. Dalam putusan itu, PTUN menyatakan bahwa Surat Keputusan Camat Rancaekek Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 yang menetapkan lawan politik Yuyung, Enang Sodikin sebagai Kades Rancaekek Kulon 2017-2023 dibatalkan. 

PTUN pun memerintahkan Bupati Bandung sebagai tergugat untuk mencabut SK Camat tersebut. Selain itu Bupati Bandung juga diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang dalam Pilkades Rancaekek kulon.***

Bagikan: