Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Langit umumnya cerah, 24.6 ° C

Lulus Tes CPNS Bandung Barat, Arsal Malah Diminta Buat Surat Pengunduran Diri

Hendro Susilo Husodo
ARSAL Fatra Yoga Pratama (kiri) bersama istrinya menunjukkan dokumen kelulusan calon pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, di Padalarang, Jumat, 9 Agustus 2019.*/HENDRO SUSILO/PR
ARSAL Fatra Yoga Pratama (kiri) bersama istrinya menunjukkan dokumen kelulusan calon pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, di Padalarang, Jumat, 9 Agustus 2019.*/HENDRO SUSILO/PR

DALAM suatu unggahan di akun Instagram milik Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, Intan Kartika Subekti turut memberikan komentar. Namun, alih-alih mengomentari apa yang diunggah oleh Hengki, dia justru berkeluh kesah mengenai nasib suaminya. 

Arsal Fatra Yoga Pratama, sang suami, disebutkan sudah dinyatakan lulus dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemkab Bandung Barat tahun 2018. Akan tetapi, pada tahap pemberkasan di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, suaminya disuruh membuat surat pengunduran diri.

"Alasannya, ijasah suami saya S1 (sarjana), sedangkan untuk formasi yang dibutuhkan itu ijasah D3 (diploma). Kalau enggak mengundurkan diri, suami saya dibilangi tidak akan bisa ikut seleksi CPNS lagi," kata Intan, saat ditemui bersama suaminya di Padalarang, Jumat, 9 Agustus 2019.

Arsal menjelaskan, pada Oktober tahun lalu dia mencoba ikut seleksi CPNS di Pemkab Bandung Barat. Formasi yang dipilih ialah paramedik veteriner terampil di Dinas Perikanan dan Peternakan. Walaupun tahu bahwa formasi itu mensyaratkan ijasah D3, lulusan sarjana peternakan dari Universitas Padjadjaran itu tetap menjajal.

"Tahunya saya lulus administrasi, terus ujian di Telkom University. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), lulus. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), juga lulus. Saya ingat persis, waktu itu malam tahun baru, saya dapat informasi bahwa saya lulus," katanya.

Setelah melewati serangkaian proses yang lain, tutur dia, pada Februari 2019 BKPSDM memanggilnya ke kantor, dengan membawa sejumlah berkas. Bersama seorang pendaftar CPNS yang lain bernama Pratiwi Sekarwangi, Arsal mengaku diminta untuk mengundurkan diri. 

"Di kantor, kami dibawa ke ruang sekretaris BKPSDM. Kami diberi penjelasan. Waktu itu sudah mau keluar Nomor Induk Pegawai (NIP). Namun, katanya kami ditolak oleh sistem, karena ijasahnya S1. Teman saya juga diminta mundur. Dia langsung menangis. Kebetulan dia sedang hamil," ucapnya.

Kalau tidak mengundurkan diri, Arsal menyatakan dirinya terancam tak bisa mengikuti seleksi CPNS lagi. Setelah berkonsultasi dengan orangtuanya yang merupakan PNS di Pemerintah Kabupaten Bandung, dia memutuskan untuk menolak bikin surat pengunduran diri. 

"Sampai sekarang status saya masih digantung. Enggak ada keputusan dari Pemkab Bandung Barat, bahwa saya enggak lolos CPNS, tapi enggak kerja sebagai CPNS. Yang bikin sakit hati, ternyata posisi saya sudah ada yang menggantikan. Kami tahu itu setelah ada pengakuan dari ke istri saya lewat Instagram. Dia mengaku sebagai orang yang menggantikan posisi saya," katanya. 

Atas nasib yang dialaminya itu, Arsal mengaku kecewa. Dia merasa dirugikan secara materi, waktu, apalagi mental. Pasalnya, kabar bahwa dirinya sudah lolos CPNS sudah tersebar. Apalagi, bapak dari dua anak itu sudah mengundurkan diri dari tempatnya bekerja, di salah satu perusahaan swasta yang menjual obat hewan.

"Orangtua saya sempat masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD), karena ikut kepikiran dengan masalah ini. Teman saya juga kasihan, dia sedang hamil, sudah tiga kali syukuran. Dari aw dia ikut tes CPNS, dia sudah hamil. Kebetulan saya dengan dia satu kampus, cuma beda angkatan," tuturnya. 

Persoalan CPNS sudah selesai sesuai mekanisme

Dikonfirmasi melalui telefon, Kepala BKPSDM Bandung Barat Asep Ilyas menyatakan bahwa permasalahan CPNS sudah selesai melalui mekanisme yang ada. Meski begitu, dia tak bersedia menjelaskan lebih lanjut. Saat proses seleksi CPNS berlangsung, dia beralasan, pimpinan di BKPSDM bukan dijabat olehnya. 

"Itu semasa BKPSDM oleh Pelaksana Tugas (Plt) Agus Maolana. Itu sudah selesai melalui mekanisme. Intinya, bukan berarti mereka disuruh mengundurkan diri. Itu sebetulnya itu berkaitan dengan formasi. Untuk informasi atau data yang lebih jelas dan akurat, harus ke Pak Faisal," tuturnya.

Kasubid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKPSDM Bandung Barat Faisal Firdaus menjelaskan, ketika pemberkasan NIK, Arsal dan Pratiwi baru diketahui memiliki jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi. BKPSDM, kata dia, lantas berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). 

"Karena formasi ini ditujukan untuk D3, sedangkan yang bersangkutan sarjana, akhirnya kelulusannya dibatalkan. Pengumuman yang 31 Desember itu kemudian diperbarui lagi pada Februari. Yang awalnya yang bersangkutan lulus, jadi tidak memenuhi syarat karena pendidikannya," katanya.

Terdapat syarat jabatan

Walaupun Arsal dan Pratiwi bersedia menempati jabatan yang semestinya diisi oleh pagawai yang berpendidikan lebih rendah, menurut dia, dalam hal kepegawaian terdapat syarat-syarat jabatan, karena memang ruang golongan di PNS berbeda. Pada aplikasi untuk penetapan NIP, imbuh dia, juga tidak bisa dimasukan lulusan sarjana untuk formasi lulusan diploma. 

"Waktu seleksi administrasi, mungkin ada kesalahan dari verifikator. Verifikator itu kebetulan tim, kami (BKPSDM) dengan pihak dari Telkom. Yang namanya seleksi, meskipun sudah dapat NIP, sudah CPNS, sudah PNS, kalau kemudian ditemukan ada laporan, tetap saja bisa digugurkan. BKN juga tidak bisa menerima berkas, karena pengiriman berkas itu melalui aplikasi," katanya. 

Selain Arsal dan Pratiwi, Faisal mengakui, masih ada seorang pendaftar CPNS lagi yang digugurkan karena pendidikannya tak sesuai dengan kebutuhan formasi. "Yang seorang lagi beda jurusan sama sekali," ujarnya. 

Kendati mengakui terdapat kesalahan saat verifikasi awal, dia tidak menyebutkan solusi yang ditawarkan BKPSDM bagi ketiga orang tersebut. Dia beralasan, dalam proses seleksi seluruh pendaftar sudah diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa panitia seleksi dapat mengugurkan peserta dengan alasam tertentu. 

"Nah, ketika kami mengumumkan dari awal, ada surat pernyataan itu, peserta harus membuatnya. Jadi, ada pernyataan, bahwa ketika di pengumuman akhir, kalau ditemukan data yang tidak sesuai, yang bersangkutan tidak keberatan kalau sampai digugurkan. Ada dua surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan," tukasnya.***

Bagikan: