Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 23 ° C

Kampusnya Terancam Tergusur, Ratusan Mahasiswa Datangi PTUN

Yedi Supriadi
RATUSAN mahasiswa terlibat aksi dorong dengan kepolisian di gedung PTUN Bandung.*/YEDI SUPRIADI/PR
RATUSAN mahasiswa terlibat aksi dorong dengan kepolisian di gedung PTUN Bandung.*/YEDI SUPRIADI/PR

BANDUNG, (PR).- Ratusan mahasiswa gabungan dari STKIP Pasundan Cimahi, UNPAS,  STIE Pasundan dan STH Pasundan terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian, saat melakukan akasi unjuk rasa di halaman Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Jumat 2 Agustus 2019.

Unjuk rasa itu dilakukan terkait sengketa tanah kampus STKIP Pasundan Cimahi yang disidangkan di PTUN Bandung.

Aksi mahasiswa dilakukan di halaman gedung PTUN, mereka menggelar orasi dan membentangkan spanduk. Mereka mengecam atas putusan hakim yang membuat kampusnya terancam tergusur.

Aksi mereka sempat terjadi dorong dorongan dengan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan ketat terhadap aksi tersebut.

Ketua BEM Mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi Muhammad Ramdan Aditi, menyebutkan bersama rekan dari Unpas, STIE Pasundan dan STH akan terus melakukan pengawalan persidangan sengketa tanah kampusnya itu.

“STKIP Pasundan Cimahi itu adalah salah satu kampus pencipta para atlet kebangaan Indonesia di kancah nasional hingga internasional. Kami tidak mau kampus kami akhirnya mendapat intimidasi dan perlakuan seperti ini, sehingga kami menuntut keadilan,” katanya. 

Menurut dia, pihaknya  akan terus melakukan aksi sampai kampusnya bisa menerima haknya kembali.

Dinyatakan kalah

Sebelumnya STKIP Pasundan Cimahi dinyatakan kalah dalam pengadilan PTUN Bandung pada keputusan 25 Juli 2019 lalu, dan dimenangkan penggugat tanah STKIP atas nama Asep Pedro yang mengaku merupakan keluarga sebelumnya pemilik tanah STKIP Pasundan Cimahi seluas 7400 meter persegi.

“Pada awalnya STKIP Pasundan membeli tanah dari Endang Sunarya pada tahun 1986 dan langsung disertifikatkan dan tercatat sebagai hak milik STKIP Pasundan Cimahi. Selama 33 berjalan tidak ada permasalahan apapun, hingga pada November 2018 terdapat seorang ahli waris bernama Asep Pedro yang menggugat sebagian tanah milik STKIP Pasundan Cimahi,” ujar ketua STKIP Pasundan Cimahi, Dr. Dedi Supriadi, M.Pd, yang ditemui saat pendampingan aksi di Gedung PTUN.

Atas kekalahan di PTUN Bandung tersebut, Dedi mengatakan pihaknya akan mengajukan banding ke kejaksaan tinggi Jakarta.

“Kami memiliki keyakinan jika STKIP Pasundan memiliki bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut," katanya.

Dedi menyebutkan selama sengketa tersebut terjadi beberapa kali intimidasi, bahkan gerbang STKIP Pasundan sempat dikunci dan kantor digembok meski saat ini sudah diganti dan dapat dibuka lagi, dan dipasangi spanduk hak tanah.

"Meskipun tidak berdampak pada proses penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2019 ini, namun hal ini berdampak secara psikologis bagi civitas akademika STKIP Pasundan," tegas Dedi.

Sementara itu, Wakil ketua I STKIP Pasundan Cimahi, Dr. Jajang Hendar Hendrawan M.Pd mengungkapkan bahwa langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak STKIP Pasundan Cimahi bersama biro hukum akan melakukan banding ke kejaksaan tinggi di Jakarta.

"Kami ingin menindaklanjuti apa yang membuat putusan yang membatalkan sertifikat yang dimiliki STKIP Pasundan, mengapa bukti-bukti dikesampingkan sehingga tanah yang pernah kami beli saat ini tanahnya benar-benar hilang," tandasnya.

Hal ini tentu menjadi sesuatu yang disayangkan di dunia pendidikan, mengingat bahwa STKIP Pasundan Cimahi adalah salah satu institusi yang melahirkan banyak atlit yang berprestasi baik di kejuaraan nasional maupun internasional, oleh karena itu hal ini patut diperhatikan oleh pemerintah.

"Semoga sengketa tanah ini dapat diselesaikan dengan baik, tentunya kepemilikan tanah kembali menjadi hak milik STKIP Pasundan," kata Jajang.***

Bagikan: