Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 23 ° C

Antisipasi Penyelewengan, Dana Desa Perlu Pengawalan

Tim Pikiran Rakyat
PENDAMPING Desa di Kecamatan Ciparay, Dani Hamdani.*/ENGKOS KOSASIH/GALAMEDIA
PENDAMPING Desa di Kecamatan Ciparay, Dani Hamdani.*/ENGKOS KOSASIH/GALAMEDIA

SOREANG, (PR).- Pendamping Desa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung berusaha untuk mencegah salah sasaran dan penyelewengan dalam pemanfaatan anggaran dana desa yang digulirkan ke desa-desa. Caranya, pendamping desa terus melakukan pengawalan dan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan dana desa tersebut. 

"Kita selalu memberikan pendampingan dan arahan tentang pemanfaatan dana desa kepada aparatur desa. Kebetulan, saya menjadi pendamping desa di lima desa di Kecamatan Ciparay, yakni Desa Sarimahi, Ciparay, Manggungharja, Mekarsari dan Desa Serang Mekar," kata Pendamping Desa di Kecamatan Ciparay Dani Hamdani, Senin 29 Juli 2019.
 
Dani mengatakan, melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pemanfaatan dana desa itu, dengan harapan pemanfaatan dana desa sesuai dengan rencana kegiatan pembangunan desa (RKPD). 

"Intinya, penggunaan dana desa itu tepat sasaran. Dalam pemanfaatannya tetap mengacu pada prioritas penggunaan dana desa," harap Dani.

Sesuai dengan program pemerintah, imbuh Dani, penggunaan dana desa pada 4 sasaran, yaitu pembangunan embung desa, badan usaha milik desa (bumdes) pengembangan produk unggulan desa dan sarana olah raga desa.

"Namun untuk pembangunan embung desa, di desa pendampingan saya belum ada. Tetapi untuk pemanfaatan pengembangan bumdes, semuanya sudah realisasi, namun belum maksimal dalam pengelolaannya," jelasnya. 

Dani mengatakan, pengembangan bumdes belum maksimal karena terkendala sumber daya manusia yang belum mumpuni. 

"Sebenarnya, suntikan anggaran untuk bumdes sudah cukup. Yang menjadi kendala di lapangan, seharusnya bumdes itu membuat rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan ke pemerintahan desa. Namun kenyataan di lapangan, tak seperti itu. Pemerintah desa langsung mengucurkan anggaran ke bumdes, sementara pihak  bumdes belum bisa mengelola secara maksimal," ungkapnya. 

Padahal, kata Dani, keberadaan bumdes sangat besar manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Disaat dana desa tak ada, keuntungan dari bumdes bisa digunakan untuk membangun desa. 

"Makanya, dalam pengelolaan bumdes harus ada inovasi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusianya, makanya saat ini ada tim penggerak inovasi desa," ujarnya kepada wartawan Galamedia, Engkos Kosasih. 

Produk unggulan

Lebih lanjut Dani mengatakan, anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produk unggulan. Dalam pengembangannya, kali ini masing-masing desa menjalin kerjasama dengan paguyuban usaha mikro, kecil dan menengah Kecamatan Ciparay. 

"Alhamdulillah saat ini, pelaku usaha di Kecamatan Ciparay sudah mulai berkembang. Hal itu ditunjukkan sejumlah pelaku usaha ikut serta dalam berbagai pameran UKM," ucapnya. 

Ia pun turut menjelaskan produk unggulan di Kecamatan Ciparay, di antaranya di Desa Ciparay ada beras organik. Di Desa Manggungharja ada kerajinan kencleng yang terbuat dari kones.

"Belum lagi di Desa Mekarsari ada produksi makanan tradisional ranginang. Di Desa Sarimahi makanan olahan dan konveksi," jelasnya.

Menurutnya, manfaat penggunaan dana desa itu, Desa Serangmekar sudah mampu mewujudkan pembangunan sarana olahraga. "Gedung olahraganya cukup bagus, dan layak pakai. Di Desa Sarimahi, gedung olahraganya bisa digunakan olahraga futsal dan resepsi (hajatan) masyarakat setempat. Sedangkan di desa lain sarana olahraganya masih menbutuhkan pengembangan dan penataan," tuturnya. 

Dani kembali mengatakan, menjadi pendamping diharapkan bisa mendorong para pengelola dana desa tepat sasaran dan sesuai dengan RKPD. 

"Kita berusaha untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana desa. Bahkan kita kerjasama dengan pemerintahan desa melaksanakan monitoring dan evaluasi ke desa-desa," katanya. 

Ia menegaskan, disaat melaksanakan monitoring dan evaluasi, sempat menemukan pembangunan jalan kekurangan volume. "Akhirnya, kami mengingatkan pihak pelaksana pembangunan jalan untuk menambah lagi volumenya sesuai dengan perencanaan dalam rencana anggaran belanja," pungkasnya.*** 

Bagikan: