Pikiran Rakyat
USD Jual 14.118,00 Beli 14.216,00 | Cerah berawan, 30 ° C

Hampir Semua Perumahan Lama di KBU Wilayah Cimahi Tak Sesuai Perda

Ririn Nur Febriani
KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR
KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR

CIMAHI, (PR).- Hampir semua perumahan lama Kota Cimahi yang masuk Kawasan Bandung Utara (KBU) tidak memenuhi aturan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU. Terutama, soal syarat 30 persen Koefisien Dasar Bangunan (KDB) seperti yang tercantum dalam aturan.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi Amy Pringgo Mardhani saat ditemui di kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Senin, 29 Juli 2019. "Perumahan yang lama hampir semua tidak sesuai Perda. Kan yang lama bangunannya sudah terbangun sebelum Perda ditetapkan," ujarnya.

Saat otonomi dimulai, Pemkot Cimahi diwarisi wilayah KBU yang sudah terisi  banyak bangunan. Termasuk perumahan yang berada di wilayah ketinggian 750 meter dari permukaan laut, seperti di Cipageran dan Citeureup.

Jumlah perumahan di wilayah KBU yang masuk Kota Cimahi sekitar 50 perumahan baik yang lama maupun yang baru setelah adanya Perda. Khusus perumahan baru, pihaknya mengklaim sudah sesuai aturan. "Kalau yang baru semuanya sudah sesuai yang disyaratkan dalam Perda, sebab dalam perijinan sudah tercantum," ucapnya.

Menurutnya, wilayah KBU di Kota Cimahi khususnya di Cipageran dan Citeureup merupakan kawasan lindung masih diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan. "Beda dengan hutan lindung yang tidak boleh ada pembangunan, kalau kawasan lindung masih boleh," terangnya.

Hanya saja, pembangunan di wilayah KBU harus lebih diperketat. "Syaratnya lebih ketat, terutama soal KDB 30 persen harus terpenuhi," jelasnya.

Bagi pengembang yang ingin membangun di wilayah KBU Kota Cimahi wajib syaratnya harus mengikuti Perda yang sudah ditetapkan. "Intinya, siapapun itu harus ikuti prosedur izin yang sudah ditetapkan," ucapnya.

Perihal pengawasan, kata dia, pihaknya harus melibatkan unsur kewilayahan seperti lurah, RT hingga RW. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pihaknya sangat terbatas, khususnya untuk melakukan pengawasan bangunan liar. "SDM kita cuma 2 (dua) orang. Kita usahakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan wilayah," tuturnya.***

Bagikan: