Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian cerah, 28.1 ° C

Jangan Ragu Melapor Jika Terganggu Peminta Sumbangan HUT RI

Tim Pikiran Rakyat
ANGGOTA Karang Taruna RW 2, Kampung Sukaresmi, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, mencari sumbangan untuk ­pe­ringatan HUT Ke-72 RI di Jalan Kolonel Masturi, Cimahi, Kamis 27 Juli 2017.*/DOK. PR
ANGGOTA Karang Taruna RW 2, Kampung Sukaresmi, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, mencari sumbangan untuk ­pe­ringatan HUT Ke-72 RI di Jalan Kolonel Masturi, Cimahi, Kamis 27 Juli 2017.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, marak muncul kelompok masyarakat yang meminta sumbangan pendanaan perayaan HUT RI di jalan.

Dalam radius yang tidak terlalu jauh, para peminta sumbangan tersebut mendirikan posko sumbangan. Jika diperhatikan, pada umumnya mereka berasal dari kelompok karang taruna, kelompok pemuda, atau panitia HUT RI.

Menanggapi maraknya hal itu, Kepala Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan, setiap aktivitas pengumpulan uang atau barang yang dilakukan di Kota Bandung harus seizin dinasnya.

Ia mengatakan, dinasnya akan segera membuat surat edaran terkait kegiatan permintaan sumbangan menjelang HUT RI. Jika masih membandel, dinasnya tak segan menindak tegas para peminta sumbangan tersebut.

"Kami akan coba pendekatan, juga membuat surat edaran sepaket termasuk tindakannya. Manakala orang itu masih melakukan pengumpulan uang dan barang tanpa izin, akan kami tangkap dan dibawa ke (kantor) Satpol PP karena termasuk pelanggaran tindak pidana ringan, apalagi kalau mengganggu perda K3 (kebersihan, ketertiban dan keindahan)," kata Tono dalam wawancara yang disiarkan Radio PRFM, Minggu 21 Juli 2019.

Pengumpulan uang dan barang untuk kepentingan publik harus berizin lantaran menurut undang-undang harus diaudit. "Ini juga dilakukan untuk mendukung Pemkot dalam rangka program Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar)," katanya.

Laporkan ke KNPI

Bendahara DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kota Bandung Bena Aji Satria meminta peran aktif masyarakat jika merasa terganggu oleh aktivitas penggalangan sumbangan yang kerap dilakukan warga terutama pemuda. Jika risih, warga bisa melaporkan kegiatan tersebut kepada organisasi kepemudaan atau langsung ke KNPI Kota Bandung.

"Kalau memang cara pendekatan minta sumbangan itu dengan pola kurang baik atau paksaan, bisa dilaporkan ke organisasi induknya atau langsung kepada kami," kata Bena.

Budaya penggalangan dana yang kerap dilakukan di jalan raya tersebut, kata dia, perlu ditanggapi secara komprehensif. Pemerintah seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemuda dan Olahraga harus berperan aktif memberikan edukasi terkait cara-cara penggalangan dana.

"Perlu ada tanggapan secara komprehensif, tidak bisa menyalahkan oknum yang tidak tahu dan tidak paham," katanya.

Dia mendorong Pemkot Bandung untuk membuat Perda atau Perwal terkait penggalangan dana untuk kegiatan peringatan HUT RI. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dengan aktivitas penggalangan dana itu.

"Harus duduk bersama, pemerintah, kita, Dispora, ormas, OKP, LSM, forum RT/RW, dan DPRD. Ke depan, buat regulasi sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan," katanya.***

Bagikan: